Rabu 11 Desember 2019, 16:10 WIB

Tak Berkontribusi pada Desa, Presiden: Revitalisasi BUMDes

Akmal Fauzi | Politik dan Hukum
Tak Berkontribusi pada Desa, Presiden: Revitalisasi BUMDes

MI/Pius Erlangga
Presiden Joko Widodo

 

PRESIDEN Joko Widodo mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terus direvitalisasi lantaran banyak yang tidak berkontribusi terhadap pendapatan desa.

Berdasarkan laporan yang diterima Presiden, sekitar 2.188 BUMDes tidak beroperasi dan sebanyak 1.670 tidak memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan desa.

“Karena ini bagian dari penciptaan lapangan kerja secara besar-besaran. Oleh karena itu, BUMDes harus direvitalisasi sebagai penggerak ekonomi di desa," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas terkait penyaluran dana desa tahun 2020 di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/12).

Jokowi menjelaskan BUMDes bisa dioptimalkan dengan dana desa yang disalurkan pemerintah. Presiden juga mengingatkan BUMDes yang didanai dengan dana desa bisa melakukan kemitraan dengan sektor-sektor swasta besar.

Baca juga: IPB Berikan Solusi Persoalan BUMDes di Jabar

Jokowi mencatat total dana desa yang dialokasikan dalam APBN selama kurang lebih 5 tahun ini sebesar Rp329,8 triliun. Pada APBN 2020, anggaran dana desa akan meningkat menjadi Rp72 triliun.

“Dengan jumlah yang makin meningkat, saya ingatkan agar penyalurannya betul-betul efektif dan memiliki dampak signifikan pada desa," ungkapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta dana desa untuk tahun 2020 sudah mulai dimanfaatkan di Januari. Selain itu, lanjut dia, dana desa harus diutamakan untuk program padat karya, yang memberikan kesempatan bekerja bagi mereka yang miskin serta menganggur di desa.

Presiden juga menekankan dana desa bisa dioptimalkan ke sektor produktif seperti pengolahan pascapanen, industri-industri kecil dan mikro, budidaya perikanan, desa wisata serta industrialisasi pedesaan.

Lebih lanjut, Jokowi meminta penggunaan Dana Desa didampingi manajemen lapangan.

"Sehingga tata kelola semakin baik, akuntabel, transparan dan pelibatan partisipasi warga desa dalam pengawasan dana desa sangat diperlukan," tuturnya.(OL-5)

Baca Juga

Antara

KPK Tetapkan Bupati dan Ketua DPRD Kutai Tmur Tersangka Suap

👤Ant 🕔Jumat 03 Juli 2020, 22:28 WIB
KPK menduga pasangan tersebut  menerima uang suap pekerjaan insfrastruktur di Kutai...
Antara

Indef Bilang Tidak Masalah DPR Minta CSR ke BUMN

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Jumat 03 Juli 2020, 21:44 WIB
Didik menilai tidak masalah jika anggota dewan meminta CSR dengan catatan harus untuk daerahnya, Misalnya pembangunan jalan atau...
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Pimpinan DPR Akan Minta Klarifikasi Komisi VII

👤Putra Ananda 🕔Jumat 03 Juli 2020, 20:32 WIB
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan pimpinan DPR akan meminta klarifikasi kepada Komisi VII. Klarifikasi tersebut dilakukan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya