Rabu 11 Desember 2019, 14:20 WIB

DPRD Tunggu Kajian Bappeda Soal Anggaran TGUPP

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
DPRD Tunggu Kajian Bappeda Soal Anggaran TGUPP

ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Gembong Warsono

 

DPRD DKI Jakarta menunggu hasil kajian Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta soal nasib anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Hal itu disampaikan anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono.

Dalam rapat Badan Anggaran yang mengagendakan finalisasi Rancangan APBD 2020 pekan lalu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menetapkan anggaran TGUPP harus dikurangi hanya untuk menggaji 50 anggota. Tahun ini, anggota TGUPP berjumlah 66 orang dengan pagu anggaran Rp18,9 miliar.

"Kita masih tunggu kajiannya. Berapa sih angkanya. Kalau tahun ini Rp18,9 miliar untuk gaji 66 orang, kalau 50 orang saja otomatis berkurang dong. Nah, jadi berapa itu, kita masih tunggu dari Bappeda karena anggarannya kan nempel di sana," kata Gembong saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (11/12).

Sementara itu, Gembong menepis pernyataan Ketua Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP Bambang Widjojanto yang menyebut DPRD melanggar Pergub No 16 tahun 2019 karena membatasi jumlah TGUPP, hanya boleh sebanyak 40 orang. Mantan Wakil Ketua KPK RI itu menyebut dalam Pergub 16, jumlah TGUPP tidak dibatasi.

Baca juga: Marco Kusumawijaya Mundur dari TGUPP, Anies Belum Cari Pengganti

Gembong menegaskan DPRD berhak dan wajib menentukan nilai anggaran apapun sesuai prioritas selama masih menggunakan APBD.

"Ya kita bisa dong menentukan berapa. Kan itu masih pakai APBD. APBD bukan milik gubernur saja tapi milik berdua dengan DPRD. Kalau semaunya sendiri menentukan orang ya pakai uang sendiri, pakai dana operasional saja," tegasnya.(OL-5)

Baca Juga

Antara

Warga Taruh Arang Panas, Instalasi PGN Terbakar

👤Henri Siagian 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 21:17 WIB
Warga kemudian memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan (apar). Pemilik rumah melaporkan kejadian ke Damkar Jakarta Timur pada...
MI/RAMDANI

Pemprov Klaim Pemotongan Tunjangan PNS di DKI sudah Adil

👤Cindy Ang 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 20:39 WIB
"Jadi pengecualiannya (yang menerima TKD penuh) ada di situ. Kalau enggak ada di situ, berarti tidak dapat," kata Kepala BKD DKI...
MI/RAMDANI

Ketua DPRD DKI Sebut 5 SKPD Terima TKD Utuh, Pemprov: Enggak Ada

👤Cindy Ang 🕔Sabtu 30 Mei 2020, 20:36 WIB
Chaidir menambahkan, ada lima kriteria TKD pegawai negeri sipil (PNS) di DKI Jakarta yang tidak...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya