Rabu 11 Desember 2019, 11:04 WIB

Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Dukung Perekonomian Nasional

Adiyanto | Ekonomi
Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Dukung Perekonomian Nasional

MI/Adiyanto
Workshop Perikanan Berkelanjutan dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional pada 11-12 Desember 2019.

 

KEMENTERIAN Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) melalui satuan kerja Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) menyelenggarakan Workshop Perikanan Berkelanjutan dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional pada 11-12 Desember 2019 di Kuta, Badung, Bali.

Kegiatan kolaboratif ini membahas isu–isu yang menjadi tantangan serta solusi dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor industri perikanan untuk menerapkan konsep pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi nasional.

Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Himawan Hariyoga, dalam pidato pembukaannya, mengatakan workshop itu diharapkan dapat mengeluarkan hasil konkret sebagai masukan kepada pemerintah dalam mempercepat pembangunan negara, khususnya di bidang kelautan dan perikanan.

Baca juga: OJK Terus Tingkatkan Akses Keuangan Masyarakat

Indonesia, kata dia, kini tengah menyongsong peralihan konsepsi dan praktik ekonomi dari yang bersifat tradisional ke konsep pemanfaatan sumber daya laut untuk pertumbuhan sosial ekonomi serta berfokus pada keberlanjutan ekosistem laut.

“Dengan luas laut mencapai 70% dari total luas wilayah, pengelolaan laut tidak dapat dikendalikan secara sentralistik saja. Salah satu caranya ialah melalui peningkatan pengelolaan perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan atau WPP, dengan menguatkan data stok perikanan dan kelembagaan WPP” jelas Himawan.

Untuk diketahui, penentuan arah kebijakan pengelolaan perikanan berdasarkan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai basis spasial dalam kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dimuat dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, khususnya pada Agenda Pembangunan Ketahanan Ekonomi.

Dalam RPJMN ini terdapat Program Prioritas Nasional mengenai Pengelolaan Kelautan dan Kemaritiman. Hal ini dilandasi karena sektor perikanan turut memberi sumbangan bagi pembangunan nasional mencakup pembangunan ekonomi berupa kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Nasional, penciptaan lapangan pekerjaan serta peningkatan kesejahteraan, maupun ketahanan pangan.

"Oleh karenanya pengelolaan sumber daya perikanan juga memerlukan keterlibatan multisektoral dan multipemangku kepentingan untuk dapat diimplementasikan secara optimal," jelas Himawan.

Adapun strategi yang dibangun dalam pengelolaan perikanan berbasis WPP ini ialah (1) Meningkatkan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan; (2) penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir; (3) meningkatkan produksi, produktivitas, standardisasi, mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan; (4) meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, perlindungan usaha, dan akses pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan skala kecil; serta (5) meningkatkan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) sendiri terbagi ke dalam 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.1/2009 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18/2014.

Wilayah ini merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk aktivitas utama antara lain penangkapan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan lainnya. Pengelolaan WPP sebagai basis
 pembangunan kelautan dan perikanan merupakan upaya strategis dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan guna mengoptimalkan perekonomian.

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di bidang perikanan, lanjut Himawan, Bappenas menerapkan kebijakan pengintegrasian riset ke dalam implementasi pembangunan berkelanjutan yang merupakan salah satu model inovasi pembangunan.

Dalam kesempatan itu, Himawan juga mencontohkan tentang aspek manajemen terhadap pengelolaan perikanan berbasis data (evidence-based policy) yang akurat dan didukung dengan hasil riset yang mutakhir.

“Nantinya sektor perikanan Indonesia melalui pengelolaan berbasis WPP dapat menjadi salah satu contoh nyata bagaimana aspek riset digunakan dalam menjaga sumber daya laut dan perikanan sekaligus dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi nasional," tutupnya. (OL-2)

Baca Juga

Ist/PLN

Ini Aturan Main bagi Pelanggan 450 VA dan 900 VA Prabayar PLN

👤M iqbal Al Machmudi 🕔Rabu 01 April 2020, 22:11 WIB
Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp3,5 triliun untuk pelanggan listrik tidak mampu sebagai bagian dari perlindungan sosial...
Antara/Sigid Kurniawan

BNI Fasilitasi Pensiunan Tidak Perlu Datang ke Bank

👤Raja Suhud 🕔Rabu 01 April 2020, 21:29 WIB
Pensiunan disarankan untuk bertransaksi secara elektronik menggunakan sarana mobile banking sehingga arahan pemerintah untuk di rumah saja...
Antara

Jubir Luhut Pastikan tidak Ada Penyetopan Moda Transportasi

👤Henri Siagian 🕔Rabu 01 April 2020, 21:27 WIB
"Pak Luhut memohon kepada semua pihak untuk tetap menyebarkan kabar yang baik dan benar...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya