Selasa 10 Februari 2015, 00:00 WIB

Dua Dalil Praperadilan Budi Keliru

MI/CAHYA MULYANA | Politik dan Hukum
Dua Dalil Praperadilan Budi Keliru

ANTARA/HAFIDZ MUBARAK A.
Kuasa hukum Komisaris Jenderal Pol. Budi Gunawan, Fredrich Yunadi

 
DUA dalil dalam permohonan praperadilan status tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang dibacakan tim kuasa hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin, terbukti keliru.

Salah satu tim divisi hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rasamala Aritonang mengatakan dalil permohonan yang menyebutkan laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2009 sebagai dasar penetapan tersangka Budi Gunawan tidak tepat.

"Dalil pemohon yang menyatakan laporan hasil analisis 2009 itu tidak benar. Dasar kita (hasil analisis PPATK) 2014," kata Rasamala seusai persidangan.

Ia mengatakan KPK memulai penyelidikan kasus Budi pada Juni 2014 berdasarkan informasi dari aduan masyarakat dan hasil analisis PPATK.

Dalil permohonan lain, yaitu contoh praperadilan tersangka yang pernah dikabulkan hakim, juga terbukti keliru.

Kuasa hukum Budi Gunawan, Frederich Yunadi, memberi contoh perkara praperadilan No 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel yang digelar di PN Jakarta Selatan atas nama Bachtiar Abdul Fatah terkait dengan perkara yang melibatkan PT Chevron Pacific Indonesia.

Dalam praperadilan tersebut, Bachtiar yang ditetapkan tersangka korupsi oleh Kejaksaan Agung terbebas dari status tersangkanya. Frederich meminta perkara praperadilan tersebut dijadikan rujukan untuk mengabulkan praperadilan Budi.

Namun, Rasamala mengingatkan, hakim Suko Harsono yang memimpin persidangan dan memberi putusan dikenai hukuman disiplin oleh Mahkamah Agung (MA).

Selain itu, Bachtiar kembali ditetapkan sebagai tersangka dan penyidikan dilanjutkan kembali oleh Kejaksaan Agung. "MA menyatakan bahwa itu di luar kewenangan pengadilan," kata Rasamala.

Kendati demikian, tim kuasa hukum Budi yakin sidang praperadilan akan mampu menghentikan proses hukum kliennya di lembaga antirasywah. "Kami yakin gugatan kami akan diterima. Itu berdasarkan 20 dalil," papar ketua tim kuasa hukum pemohon Maqdir Ismail.

Sidang yang diwarnai unjuk rasa pendukung Budi mendapatkan pengawalan ketat ratusan polisi. Sidang kemarin mengagendakan pembacaan permohonan gugatan oleh pemohon dan dilanjutkan dengan jawaban pihak termohon. Sidang akan diteruskan hari ini dengan agenda menghadirkan saksi dari pihak Budi.

Abraham dilaporkan lagi
Secara terpisah, Ketua KPK Abraham Samad kembali dilaporkan. Kali ini, ia dilaporkan atas kepemilikan senjata api jenis pistol merek Sig Seur kaliber 32 yang diduga gratifikasi dari mantan Kabareskrim Polri Komjen Suhardi Alius. Sebelumnya, Abraham dilaporkan menggelar pertemuan dengan elite PDI Perjuangan dan pembuatan dokumen palsu atas nama Feriyani Salim.

Plt Sekjen PDIP Hasto Kristianto, kemarin, memberikan sejumlah bukti pertemuan elite PDIP dengan Abraham Samad kepada pengawas internal KPK. "Menurut saya, persyaratan untuk dibentuk komite etik sudah terpenuhi," ujarnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla berkeras keputusan pemerintah terkait dengan Kapolri terpilih Komjen Budi Gunawan diambil setelah rampungnya proses praperadilan. "Kita menunggu praperadilan," kata JK di Bandara Hang Nadim, Batam, kemarin. (Cah/Kim/Nel/ Pol/Ant/X-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More