Rabu 11 Desember 2019, 11:30 WIB

Presiden dan DPR Didesak Larang Mantan Napi Korupsi Ikut Pilkada

Presiden dan DPR Didesak Larang Mantan Napi Korupsi Ikut Pilkada

ANTARA/Aprillio Akbar
Juru bicara KPK Febri Diansyah

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk membuat undang-undang terkait polemik tidak dimasukkannya aturan larangan mantan terpidana perkara korupsi maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).    

"Mestinya Presiden dan DPR serius melihat ini. Jadi, kalau memang serius membatasi terpidana kasus korupsi menjadi calon kepala daerah, mestinya Presiden dan DPR yang harus membuat undang-undangnya membatasi tersebut," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (10/12).    

Ia menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui paraturan KPU sebenarnya sudah berupaya membatasi hak mantan terpidana korupsi itu menjadi kepala daerah.   

"Tetapi kemudian dibatalkan di Mahkamah Agung dan salah satu pertimbangan saya kira pada saat itu adalah karena soal pembatasan terkait Hak Asasi Manusia," ujar Febri.    

Oleh karena itu, kata dia, jika ingin menciptakan Pilkada yang lebih berintegritas maka bolanya saat ini ada di tangan Presiden dan DPR RI apakah dapat membatasi mantan terpidana korupsi maju Pilkada.    

Baca juga: Jelang 1.000 Hari Kasus Novel Baswedan, KPK Tagih Penuntasan

"Jadi, bisa dikatakan bolanya ada di tangan Presiden dan DPR sebenarnya kalau kita bicara soal bagaimana merumuskan Pilkada yang lebih berintegritas dengan misalnya membatasi calon terkait narapaidana kasus korupsi," ujar dia.    

Di sisi lain, kata Febri, KPK juga semaksimal mungkin berupaya menjalankan kewenangan sebagai lembaga penegak hukum untuk menuntut pencabutan hak politik kepada setiap kepala daerah yang terlibat korupsi.    

"Kalau ada kepala daerah yang terlibat kasus korupsi, kami juga menuntut pencabutan hak poltik misalnya lima tahun setelah putusannya selesai dilaksanakan sehingga harapannya publik bisa lebih terbebaskan untuk beban memilih para terpidana kasus korupsi selama jangka waktu tertentu tetapi domain kewenagan penindakan KPK tentu hanya sebatas itu," tuturnya.    

Sebelumnya, KPU membuat PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.    

KPU hanya mengatur larangan bagi dua mantan terpidana ikut dalam pilkada, yaitu bukan mantan terpidana bandar narkoba dan bukan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak, yang tertuang dalam pasal 4 ayat H.    

KPU menambahkan satu pasal dalam PKPU yang mengimbau partai politik untuk mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi, dan aturan ini dituangkan dalam pasal 3A ayat 3 dan 4.  

Pasal 3A ayat 3 disebutkan bahwa 'Dalam seleksi bakal calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi.    

Lalu dalam pasal 3A ayat 4 disebutkan bahwa bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota diutamakan bukan mantan terpidana korupsi. (OL-2) 

Baca Juga

Dok. Bakamla RI

Cegah Covid-19, Bakamla Pastikan TKI Kembali Lewat Jalur Legal

👤Cahya Mulyana 🕔Selasa 31 Maret 2020, 20:05 WIB
TKI yang pulang melalui jalur tikus khususnya dari Malaysia akan diarahkan ke dua pelabuhan resmi yakni Batam dan Tanjung Balai Karimun...
MI/M Irfan

Anggota Fraksi NasDem DKI Sumbang Gaji 5 Bulan untuk Covid 19

👤Insi Nantika Jelita 🕔Selasa 31 Maret 2020, 19:00 WIB
Atas dasar kemanusian seorang anggota DPRD DKI sumbangkan gaji dan tunjangan selama lima bulan kedepan untuk penanganan covid 19 di Ibu...
Ilustrasi

PLN Akan Bebaskan Tagihan Listik 450 Va

👤Suryani Wandari Putri Pertiwi 🕔Selasa 31 Maret 2020, 18:51 WIB
PLN bebaskan pembayaran listrik bagi 24 juta pelanggan dengan daya 450 Volt Ampere (Va) serta diskon pembayaran 50 persen untuk tujuh juta...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya