Rabu 11 Desember 2019, 08:10 WIB

Toleransi Ekonomi juga Jadi Tantangan

Akmal Fauzi | Politik dan Hukum
Toleransi Ekonomi juga Jadi Tantangan

MI/Susanto
Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP Try Sutrisno (kanan) didampinigi anggota BPIP Said Aqil Siradj (tengah) dan Sudamek.

 

DEWAN Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) KH Said Aqil Siroj mengatakan tantangan Indonesia saat ini dan ke depan bukan hanya toleransi agama, melainkan juga masalah ekonomi. "Kesenjangan dan ketidakadilan masih terjadi di mana-mana," katanya di Jakarta, kemarin.

Ia bercerita pernah merasa miris ketika melihat kemiskinan penduduk yang tinggal di sekitar daerah pertambangan. "Bayangkan itu mereka hidup di sekitar daerah tambang, tetapi miskin," ujarnya.

Ke depan, kata dia, pemerintah harus bisa mengurangi kesenjangan melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil. "Kesenjangan, kemiskinan, dan kebodohan akan memicu gerakan-gerakan radikal, para konglomerat juga harus peduli dengan orang kecil," tukasnya.

Hal senada juga disampaikan Dewan Pengarah BPIP Sudhamek. Ia berharap ke depan pemerintah menelurkan kebijakan yang mendorong tumbuhnya UMKM. "UMKM ini menjadi salah satu faktor yang menciptakan pemerataan ekonomi. Meski kecil, usaha ini bisa menyerap banyak tanaga kerja," ucapnya.      

Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP Try Sutrisno mengingatkan agar nilai-nilai Pancasila menjadi pegangan bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa sudah merumuskan semua nilai universal ke dalam lima sila mulai sikap toleran hingga kerja sama. "Sayangnya, saat ini yang menonjol itu kepentingan pribadi dan kelompok. Ini tantangan yang harus kita atasi."

Berkenaan dengan itu, BPIP berupaya menumbuhkan kembali kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda melalui aneka permainan tradisional dan musyawarah nasional. Kegiatan tersebut diselenggarakan BPIP di Tamansari, Kabupaten Bogor, Selasa (10/12), dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPIP Prof Hariyono.

Hadir pada kegiatan tersebut, antara lain Deputi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), Persatuan Alumni Paskibraka, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia (KPOTI), serta perajin permainan tradisional. Hadir juga para peserta sekitar 300 orang dari 28 komunitas permainan tradisional dari seluruh Indonesia.  (Mal/Ant/P-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More