Rabu 11 Desember 2019, 08:00 WIB

Disdik DKI Ngotot Anggarkan Bangun Boarding School

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
Disdik DKI Ngotot Anggarkan Bangun Boarding School

MI/ARYA MANGGALA
Gedung DPRD DKI Jakarta

 

PELAKSANA Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menuturkan pihaknya bersikeras membangun sekolah dengan konsep boarding school di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 74 pada 2021.

Ia menampik bahwa DPRD DKI membatalkan mengganggarkan pembangunan boarding school itu dalam rapat badan anggaran (banggar) RAPBD DKI 2020, Senin (9/12) lalu.

"Saya sih melihatnya bukan di-drop. Kemarin, seluruh anggota dewan sesungguhnya mendukung program yang diajukan Disdik. Sangat mendukung untuk dibangun sekolah boarding untuk orang-orang miskin," ungkap Syaefuloh saat ditemui di Gedung Balai Kota, Jakarta, Selasa (11/10).

Syaefuloh mengatakan, dalam rapat banggar kemarin, hanya terjadi perdebatan antara anggota dewan, yang meminta Dinas Pendidikan lebih detail mematangkan konsep pembangunan boarding school terutama pada aspek kurikulum.

Baca juga: Esok, RAPBD DKI akan Disahkan

"Barangkali kan diskusi (rapat banggar) yang sangat bagus itu, bahwa dewan menginginkan ada kajian secara lebih matang. Khususnya di metode pembelajaran boarding seperti apa, program seperti apa," tutur Syaefuloh.

"Kalau kami dari dinas berpandangan kajian untuk boarding school sampai pada proses pembangunan itu penting. Kami memberanikan diri untuk mengajukan usulan anggaran 2020 untuk pembangunan gedungnya (di 2021)," tandasnya.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mencoret anggaran pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan 74 dengan konsep boarding school sebesar Rp106 miliar.

"Saya putuskan untuk di-drop dulu ya," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Prasetyo Edi Marsudi dalam rapat badan anggaran RAPBD DKI 2020 di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (9/12). (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More