Rabu 11 Desember 2019, 07:10 WIB

Indonesia Wujud Negara Darusalam Berlandaskan Pancasila

Dero Iqbal Mahendra | Politik dan Hukum
Indonesia Wujud Negara Darusalam Berlandaskan Pancasila

MI/Susanto
Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Try Sutrisno (kanan) didampinig anggota BPIP Said Aqil Siradj.

 

SEJAK 1936, Nahdlatul Ulama sudah menganggap Indonesia sebagai darusalam atau dapat diartikan sebagai negara yang damai dan bukan darul Islam.

 “Jadi di dalamnya mengusung persaudaraan sebangsa dan setanah air,” tutur Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Said Aqil Siroj dalam focus group discussion (FGD) BPIP di Jakarta, Selasa (10/12).

Terlebih, menurutnya, amanat yang melekat pada manusia sejak lahir hingga meninggal sebelum amanat agama, harta, jabatan, maupun ilmu pengetahuan ialah amanat insaniyah, yakni bagaimana membangun kehidupan yang harmonis satu sama lain.

Maksudnya, Islam itu selamat dan menyelamatkan sehingga penganut Islam harus bisa menyelamatkan masyarakat dan mewujudkan kedamaian di lingkungan mereka. “Kalau orang Islam menimbulkan keresahan, itu Islamnya perlu ditinjau ulang,” tutur Said Aqil.

Bahkan, menurutnya, mengedepankan kerukunan dan perdamaian sudah dicontohkan Rasulullah saat membuat Piagam Madinah. Rasulullah ketika itu membangun masyarakat di Madinah sebagai masyarakat yang beragam yang disatukan dengan sebuah citacita bersama, bukan berdasarkan agama dan suku.

Menurutnya, jika menilik kepada nilai-nilai Pancasila isinya sama sekali tidak bertentangan dengan Islam. Justru, lanjutnya, seluruh sila Pancasila menganut nilai-nilai Islam yang ada dalam ajaran Alquran.

Menurutnya, saat ini hanya sila kelima yang masih jauh panggang dari api. Saat ini, masih banyak ketimpangan, ketidakadilan, kemiskinan, bahkan mencari keadilan sangat sulit bagi rakyat kecil. Kemiskinan, saat ini justru ada di tepi pusat kekayaan.

Dia menyebutkan toleransi beragama saat ini sudah terwujud di Indonesia. Namun, hanya satu toleransi yang belum tercipta sepenuhnya di Indonesia, yakni toleransi ekonomi.

“Menuju Indonesia ke depan yang lebih maju sejahtera, maka toleransi bukan masalah agama intoleransi saja, melainkan toleransi ekonomi juga. Saya pernah ceramah di (Universitas) Brawijaya, Malang. Bicara toleransi agama, langsung protes mahasiswa. (Dia bilang) ‘sudah ngerti saya kalau toleransi agama, ini yang belum toleransi ekonomi’,” tutur Said Aqil.

Ia menilai kesenjangan ekonomi merupakan salah satu faktor terciptanya konflik di masyarakat. Karena itu, para pengusaha harus peduli dengan masyarakat di sekitar dan juga pemerataan ekonomi harus dilakukan.

“ Konglomerat harus peduli pada kelas menengah, kelas menengah harus peduli pada grass root, sehingga terjadi pemerataan. Jangan sampai harta dikuasai kelompok tertentu saja, tapi yang penting pemerataan. Soal kaya, miskin, pasti ada, tapi ada kepedulian satu sama lain,” ucapnya.

“Islam wajib berzakat 2,5%. Coba ada konglomerat muslim zakat, semua selesai. Konglomerat muslim saja deh. Yang muslim kalau benar zakat 2,5% bisa meningkat kehidupan umat Islam itu,” imbuhnya.

Ia juga mengingatkan kepada generasi muda untuk menuntut ilmu dari negara mana pun, baik itu negara-negara Arab maupun negara-negara Barat. Namun, menurutnya, yang harus dibawa pulang ialah ilmu dan teknologinya, bukan budayanya. Budaya Indonesia lebih mulia jika dibandingkan dengan budaya bangsa bangsa lainnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Pengarah BPIP Sudhamek menyebut cara meminimalkan kesenjangan ekonomi ialah dengan memberdayakan UMKM.

“Saya ingin tekankan mengenai keadilan sosial, saya ingin gunakan bahwa untuk mengatasi ketidakadilan sosial cara terbaik, yaitu melalui pintu masuk pemberdayaan UMKM. Mengapa ini bisa mewujudkan keadilan? Paling tidak ada dua angka statistik yang bisa kita jadikan acuan,” kata Sudhamek.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia juga menyampaikan untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology memang menjadi tugas berat semua pihak, khususnya kepada ge nerasi milenial. Menurutnya, yang harus dilakukan ialah memberikan pendekatan yang spesifik dengan program yang konkret.

“Diskusi memang penting, tetapi juga harus dibarengi dengan arti yang konkret melibatkan anak anak muda. Kami (DPR) akan mendukung bagaimana dalam penyusunan anggaran BPIP harus ditambah lebih banyak dan programnya menjadi lebih konkret dan lebih jelas,” ujar Doli. (Dro/S1-25)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More