Rabu 11 Desember 2019, 05:00 WIB

Jiwasraya Perlu Siapkan Skenario Pembayaran

(Ifa/E-1) | Ekonomi
Jiwasraya Perlu Siapkan Skenario Pembayaran

MI/Ferdinand
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso.

 

KETUA Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso meminta manajemen PT Asuransi Jiwasraya (persero) membuat skenario dalam mengatasi permasalahan cash flow guna membayar klaim-klaim nasabah mereka.

"Kita semua tahu ini tidak mudah, tapi tetap harus ada skenario-skenario," ujar Wimboh saat ditemui di Hotel Mulia, Jakarta, kemarin.

Ia mengapresiasi langkah Jiwasraya membentuk anak perusahaan Jiwasraya Putra. Nantinya saham anak usaha itu dijual dan memberikan dana segar bagi perseroan untuk membayar kewajiban kepada para nasabah.

"Jiwasraya Putra ini sudah diberikan konsesi untuk mengcover asuransi-asuransi beberapa BUMN. Nah Jiwasraya Putra akan menarik investor karena bisnisnya sudah ada sehingga dari hasil itu nanti bisa untuk men-top-up cash flow," tandasnya.

OJK bersama pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN juga tengah membicarakan skenario jangka menengah dan panjang untuk penyelesaian kasus gagal bayar Jiwasraya.

Saat ditemui secara terpisah, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai NasDem, Achmad Hatari, menyebutkan Komisi XI sedang menjadwalkan rapat kerja dengan Jiwasraya.

"Kita sudah mengundang mereka waktu itu, tapi mereka baru empat orang datang. Jadi, Komisi XI menganggap untuk kita mendapatkan informasi secara komprehensif dari Jiwasraya, apa ini mismanajemen atau bagaimana sampai kondisi perusahaan seperti begini," ujarnya.

Mengenai wacana pembentukan panitia khusus (pansus) Jiwasraya, ia mengaku DPR belum berpikir ke arah sana.

"Kalau pansus rasanya kita belum berpikir ke arah itu, tapi kalau panja sudah sedang kita persiapkan," jelasnya.

Menurut Achmad Hatari, Komisi XI juga kembali akan melakukan rapat kerja dengan OJK pekan depan.

Komisi XI juga mendesak OJK untuk tidak membiarkan kasus penunggakan pembayaran polis asuransi Jiwasraya ini berlarut-larut.

"Kita sudah mendesak (OJK), jangan membiarkan sesuatu dalam proses pembusukan, baru diangkat. Nanti banyak rakyat mengalami risiko sosial, polisnya tidak bisa dicairkan bertahun-tahun," pungkasnya. (Ifa/E-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More