Selasa 10 Desember 2019, 21:46 WIB

Puluhan Satker Korps Adhyaksa Raih Predikat WBK/WBBM

Golda Eksa | Politik dan Hukum
Puluhan Satker Korps Adhyaksa Raih Predikat WBK/WBBM

Antara
Wapres Ma'ruf Amin menyerahkan piagam penghargaan kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin Penganugerahan WBK dan WBBM

 

SEBANYAK 55 satuan kerja (satker) dan 20 pejabat/perorangan di lingkup Korps Adhyaksa menerima anugerah zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) dari Kementerian PAN Rebiro.

Satker penerima apresiasi WBBM ialah Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Sementara penerima WBK ialah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negera serta Pusat Penerangan Hukum.

Sedangkan untuk tingkat provinsi terdapat 14 Kejaksaan Tinggi (Kejati) yaitu, Kejati Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Jambi, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Lampung, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat.

Pengharapan serupa juga diberikan kepada 37 Kejaksaan Negeri (Kejari). Rinciannya, Kejari Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Badung Bali, Bangka Selatan, Bangkalan, Banjarbaru, Belitung, Belitung Timur, Brebes, Buol, Denpasar, Hulu Sungai Selatan Kalsel, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jember, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Gorontalo, Karangasem Bali, Kepulauan Sangihe, Kolaka, Kota Bandung, Kota Mojokerto, Kuantan Singigi, Lamongan, Lembata, Lhokseumawe, Luwu, Pariaman, Pangkalpinang, Pekanbaru, dan Pontianak.

Sementara penganugerahan ZI menuju WBK dan WBBM juga diberikan kepada perorangan. Peraih apresiasi itu ialah Loeke Larasati Agoestina, Sunarko, Widagdo, Transiswara Adhi, Jahezkiel Devy Sudarso, Siswanto, Ponco Harianto, Gunawan Wibisono, M Irwan Datuiding, Rudy Irmawan, Hari Wibowo, Gede Edy Bujanayasa, Suripto Irianto, M Roskanedi, Setyo Utomo, Rachmat Supriady, Firdaus Dewilmar, Sunarta, Sartono, dan Mudim Aristo.

Wakil Presiden  Ma'ruf Amin dan Menpan Rebiro Tjahjo Kumolo memberikan apresiasi tersebut kepada seluruh satker Kejaksaan RI. Kegiatan bertajuk Making Change, Making History, itu dihelat di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (10/12).

"Saya mengucapkan selamat dan apresiasi kepada para peraih penghargaan atas keberhasilannya membangun zona integritas di lingkungan unit kerja strategis," ujar Wapres Amin dalam sambutannya.

Wapres berpesan bahwa penghargaan itu menjadi contoh bagi kementerian/lembaga serta pemerintah daerah lain. Prinsip integritas di instansi pemerintah diakuinya sangat penting karena dapat mencegah penyimpangan kewenangan dan perilaku koruptif.

"Semakin baiknya integritas birokrasi maka akan memperkuat public trust dalam pelayanan publik kepada masyarakat," ujar Wapres.

Menpan Rebiro Thahjo Kumolo, mengemukakan ada beberapa tahapan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk membangun zona integritas menuju WBK. Pertama, pencanangan ZI pada unit kerja. Kedua, pembangunan terhadap enam area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, penguatan tata laksana, penguatan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Serta dilanjutkan dengan penilaian tim internal dan evaluasi tim penilai nasional serta penetapan predikat unit kerja, dan terakhir penyerahan penghargaannya saat ini," kata Tjahjo.

Pemberian apresiasi dan penganugerahan itu juga dihadiri Jaksa Agung ST Burhanuddin, Wakil Jaksa Agung Arminsyah, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Adi Toegarisman, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Feri Wibisono, Jaksa Agung Muda Pengawasan, Jaksa Agung Muda Pembinaan, Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI Setia Untung Arimuladi, Kepala Pusat Penerangan Hukum Mukri serta pejabat di jajaran Kejaksaan Agung RI.

Zona Integritas menuju WBK iaalah predikat yang diberikan kepada satuan kerja yang memenuhi sebagian besar program manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Sedangkan Zona Integritas menuju WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada satuan kerja yang memenuhi sebagian besar program manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More