Selasa 10 Desember 2019, 19:42 WIB

TGUPP Dituding Pemborosan, BW Malah Bawa-bawa KSP

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
TGUPP Dituding Pemborosan, BW Malah Bawa-bawa KSP

Dok.MI
Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Bambang Widjojanto

 

KETUA Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Bambang Widjojanto (BW) angkat bicara soal polemik anggaran pihaknya yang berasal dari APBD DKI.

Ia menyandingkan TGUPP dengan kinerja pegawai Kantor Staf Presiden, yang didanai APBN.

"KSP pakai dananya presiden atau enggak harus ada rujukannya. Saya enggak mengerti. KSP pakai dana APBN atau dana presiden? Treatment-nya harus sama bos. Saya tuh cuma menuntut equality saya tidak menuntut apa apa," ungkap BW kepada wartawan di Gedung Balai Kota, Jakarta, Selasa (10/12).

BW pun menanyakan balik mengapa polemik TGUPP diperdebatkan, sedangkan kinerja KSP yang dibawah naungan Presiden Joko Widodo tidak pernah digubris oleh publik.

"Saya tanya lagi kasus seperti ini, kalau saya pakai KSP ya ukurannya, pernah nggak presiden dirusuhi oleh DPR? Untuk dihitung keberhasilannya. Terus dihitung jumlahnya pernah nggak sih saya pengen tanya saja, bukan mau protes," cecar BW.

"Kita kan lagi ngobrol saja nih, kalau dia (KSP) melakukan itu pernah nggak sih ada sejarahnya otoritas dari eksekutif untuk membentuk utilitas force? Kemudian dipertanyakan kayak KSP gitu kan, sejak zaman Pak SBY deh pernah nggak ada dirusuhi kayak gitu," ucap BW.

Selanjutnya, BW enggan menanggapi soal pengurangan anggota TGUPP yang semula berjumlah 67 menjadi 50 orang. Menurutnya, Ketua TGUPP yang berhak untuk menjawab hal itu. Ia merasa bahwa dengan jumlah anggota TGUPP saat ini kurang.

Diketahui, anggaran yang diusulkan Pemprov DKI semula Rp19,8 miliar untuk 67 anggota TGUPP, namun kemarin DPRD menyepakati untuk 50 orang saja.

"Pertanyaan harus dijawab ke Ketua TGUPP, bukan ke saya. (Pandangan) saya agak terbatas. Kalau tanya saya soal KPK, pencegahan korupsi, Tapi, intinya apa yang dikerjain saat ini kurang," tandasnya. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More