Selasa 10 Desember 2019, 18:57 WIB

Kemenkeu Ingin Optimalkan Fungsi APBN

M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
Kemenkeu Ingin Optimalkan Fungsi APBN

MI/RAMDANI
Wakil Menteri Keuangan Suahasi Nazara

 

KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) tengah mencari cara untuk mengembalikan fungsi dan pengoptimalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020.

Aspek yang akan menjadi fokus utama dalam pembenahan APBN yakni soal alokasi anggaran. 

"Fungsi alokasi APBN antara pusat dan daerah ini tidak straight forward. Padahal kita ingin membuat harga menjadi lebih baik. Harga relatif jadi kunci yang lebih efisien," kata Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara saat memberi sambutan dalam seminar bertajuk Terobosan APBN untuk Indonesia Maju di kantornya, Jakarta, Selasa (10/12).

Kemudian, aspek distribusi pemerataan keadilan, pada aspek ini kemenkeu sebagai bendahara negara harus mampu secara tepat dan adil dalam memberikan distribusi melalui fungsi APBN.

Dalam konteks ini, imbuh Suahasil, pemerintah akan mengoptimalkan penarikan pajak kepada mereka yang dirasa patut untuk dicatut pajaknya. Selain itu pemberian subsidi juga akan terus diperbaiki agar lebih tepat sasaran.

Baca juga: Apindo Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi 2020 hanya 4,85%

Fungsi lainnya yakni APBN sebagai alat penyeimbang ketika perekonomian tengah lesu. 

"Ketika perekonomian turun seperti sekarang sedang melemah, maka APBN berikan support. Kalau ekonomi tumbuh cepat, APBN rem. Tidak boleh APBN pro-cyclical, ketika ekonomi melemah APBN juga melemah," jelasnya.

Melalui pola pikir itu kemenkeu akhirnya memperlebar defisit hingga 2,2% sampai akhir tahun 2019. Pelebaran itu dimaksudkan sebagai cara untuk melawan tren pelemahan ekonomi global.

"Ekonomi melemah saat ini, kita ambil efisiensi semaksimal mungkin dan lebarkan defisit. Kalau ekonomi melemah dan APBN main potong dampaknya akan ada ke ekonomi kita," pungkas Suahasil. (A-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More