Selasa 10 Desember 2019, 18:38 WIB

Tumpang Tindih Regulasi Akar Karut-marutnya Stok Beras Bulog

Andhika prasetyo | Ekonomi
Tumpang Tindih Regulasi Akar Karut-marutnya Stok Beras Bulog

Antara
Pekerja mengangkut karung berisi beras di Gudang Perum Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten, Kelapa Gading, Jakarta, Kamis (5/12)

 

KETUA Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih menilai penyebab karut marut stok beras di Bulog adalah regulasi yang tidak sinkron antarkementerian.

Sebagaimana diketahui, perseroan saat ini harus bertanggung jawab kepada banyak instansi pemerintah seperti Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Sosial.

Hal tersebut membuat pengambilan kebijakan untuk penugasan kepada Bulog menjadi rumit dan berbelit-belit.

"Akhirnya mau mengeluarkan beras saja harus melalui rakortas. Mau ganti uang disposal pakai rakortas. Impor pakai rakortas," ujar Henry di Kantornya, Jakarta, Selasa (10/12).

 

Baca juga: Indonesia Ranking 4 di ASEAN Soal Pembinaan UMKM

 

Hal-hal seperti itu sudah berlangsung sejak lama hingga pada akhirnya menimbulkan situasi yang merugikan bagi perseroan di masa sekarang.

Selain itu, Henry juga menggarisbawahi perubahan skema bantuan Beras Sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Ia berpendapat pergantian kebijakan itu tidak diiringi kajian mendalam terkait dampak yang akan diterima oleh Bulog.

"Di hulu, Kementerian Pertanian menugaskan Bulog serap gabah beras sebanyak-banyaknya. Tapi di hilir, Kementerian Sosial menutup keran penyaluran Bulog. Bagaimana stok bisa keluar?" ucap dia.

Maka dari itu,  sambungnya, sudah semestinya pemerintah memiliki Badan Pangan Nasional yang khusus mengatur terkait pangan, mulai dari produksi di hulu hingga pemenuhan kebutuhan di hilir.

Nantinya lembaga tersebut adalah satu-satunya regulator yang bisa memberikan penugasan kepada Bulog sebagai operator. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More