Selasa 10 Desember 2019, 18:26 WIB

Ini Hukuman Bagi Koruptor, Versi Polling Iwan Fals

Thomas Harming Suwarta | Politik dan Hukum
Ini Hukuman Bagi Koruptor, Versi Polling Iwan Fals

Antara
Iwan Fals

 

MUSISI kondang tanah air Iwan Fals ikut urun rembug soal hukuman yang pantas bagi koruptor. Melalui akun twitternya @iwanfals pelantun single 'rekening gendut' tersebut menggelar polling sederhana, apa hukuman yang pantas bagi koruptor.

Iwan membaginya dalam tiga pilihan hukuman, yaitu hukuman mati, hukuman 1/2 mati, dan hukuman biasa saja seperti sekarang.

Setelah voting ditutup, sebanyak 2.731 yang mengikuti polling dan hasilnya 71 persen memilih koruptor dihukum mati, 24 persen dihukum 1/2 mati, dan 5 persen yang menghendaki hukuman bagi koruptor seperti yang sekarang sudah berjalan.

Sebelumnya Iwan mengomentari pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan jika rakyat berkehendak Jokowi Setuju Jika Koruptor Dihukum mati. "Wuihhh jreeng," cuit iwan.

Namun demikian, pernyataan Jokowi soal hukuman mati koruptor ditanggap berbeda oleh Anggota Komisi III dari Fraksi PKS Nasir Djamil.

Dia mengingatkan Presiden Joko Widodo telah keliru dalam menyampaikan hukuman mati bagi terpidana korupsi. Menurut Djamil, hukuman mati bagi terpidana korupsi sudah tercantum dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

"Sebenarnya hukuman mati bagi koruptor itu sudah diatur juga dalam UU tindak pidana korupsi, jadi tidak harus kemudian apa kalau dikehendaki oleh masyarakat. Pak Jokowi menurut saya keliru, kalau mengatakan hukuman mati itu berdasarkan kehendak masyarakat," kata Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12).

Sebelumnya Presiden Jokowi saat menghadiri peringatan Hari Anti-Korupsi di SMKN 57, Jakarta, Senin (10/12), mengatakan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) bisa saja diterapkan jika itu merupakan kehendak masyarakat.

"Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana Tipikor (hukuman mati) itu dimasukkan," kata Jokowi. (OL-11)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More