Selasa 10 Desember 2019, 18:24 WIB

DPR Sarankan Pemerintah Tidak Bayar Tebusan Abu Sayyaf

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
DPR Sarankan Pemerintah Tidak Bayar Tebusan Abu Sayyaf

Ilustrasi
Ilustrasi

 

ANGGOTA Komisi I DPR, Christina Aryani, mengatakan tak menyarankan pemerintah menuruti permintaan tebusan kelompok Abu Sayyaf untuk mebebaskan warga negara Indonesia yang mereka sandera. Pemenuhan tebusan dianggap hanya akan melanggengkan bisnis kejahatan kelompok teroris tersebut.

"Tidak menyarankan pembayaran tebusan krn ini sdh menjadi bisnis bagi penyandara. Pembayaran tebusan akan mendorong terorisme model ini terus berulang," ujar Christina, di gedung DPR, Jakarta, Selasa, (10/12).

Christina mengatakan mendukung upaya pemerintah untuk menbebaskan WNI yang disandera. Namun, pemenuhan permintaan tebusan dianggap bukan cara terbaik yang bisa dilakukan.

Baca juga: Kemenlu Benarkan Tiga Nelayan WNI Disandera Abu Sayyaf

"Lebih baik meminta pemerintah untuk mengupayakan operasi bersama dengan militer Filipina dan Malaysia untuk pembebasan sandera," ujar Christina.

Seperti diketahui, kelompok Abu Sayyaf menculik tiga nelayan asal Indonesia dari perairan dekat Lahad Datu, Sabah, Malaysia dan membawa mereka ke Filipina. Mereka diperkirakan telah disandera sejak bulan September 2019. Mereka meminta tebusan sebesar Rp8,3 miliar dari pemerintah agar ketiga WNI tersebut dibebaskan. (OL-4)

Baca Juga

Ist/DPR

Pemerintah Diminta Tegas tentang Protokol Kesehatan di Sekolah

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 31 Mei 2020, 10:04 WIB
Pemerintah harus detail dan tegas tentang protokol kesehatan di sekolah, terutama Sekolah Dasar (SD) yang jumlah muridnya bisa mencapai 40...
Ist/DPR

Timwas DPR Minta BPK Awasi Penggunaan Dana Penanganan Covid-19

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 31 Mei 2020, 09:54 WIB
Tim Pengawas (Timwas) Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 DPR RI meminta Badan Pemeeiksa Keuangan (BPK) melakukan pengawasan secara detail...
MI/Pius Erlangga

Bawaslu Dorong PKPU Adopsi Protokol Kesehatan

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 31 Mei 2020, 09:49 WIB
Berbagai permasalahan, menurutnya, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di daerah menjadi hambatan yang perlu dicarikan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya