Selasa 10 Desember 2019, 18:24 WIB

DPR Sarankan Pemerintah Tidak Bayar Tebusan Abu Sayyaf

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
DPR Sarankan Pemerintah Tidak Bayar Tebusan Abu Sayyaf

Ilustrasi
Ilustrasi

 

ANGGOTA Komisi I DPR, Christina Aryani, mengatakan tak menyarankan pemerintah menuruti permintaan tebusan kelompok Abu Sayyaf untuk mebebaskan warga negara Indonesia yang mereka sandera. Pemenuhan tebusan dianggap hanya akan melanggengkan bisnis kejahatan kelompok teroris tersebut.

"Tidak menyarankan pembayaran tebusan krn ini sdh menjadi bisnis bagi penyandara. Pembayaran tebusan akan mendorong terorisme model ini terus berulang," ujar Christina, di gedung DPR, Jakarta, Selasa, (10/12).

Christina mengatakan mendukung upaya pemerintah untuk menbebaskan WNI yang disandera. Namun, pemenuhan permintaan tebusan dianggap bukan cara terbaik yang bisa dilakukan.

Baca juga: Kemenlu Benarkan Tiga Nelayan WNI Disandera Abu Sayyaf

"Lebih baik meminta pemerintah untuk mengupayakan operasi bersama dengan militer Filipina dan Malaysia untuk pembebasan sandera," ujar Christina.

Seperti diketahui, kelompok Abu Sayyaf menculik tiga nelayan asal Indonesia dari perairan dekat Lahad Datu, Sabah, Malaysia dan membawa mereka ke Filipina. Mereka diperkirakan telah disandera sejak bulan September 2019. Mereka meminta tebusan sebesar Rp8,3 miliar dari pemerintah agar ketiga WNI tersebut dibebaskan. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More