Selasa 10 Desember 2019, 16:52 WIB

Menkopolhukam: Vonis Mati Koruptor Urusannya Jaksa dan Hakim

Menkopolhukam: Vonis Mati Koruptor Urusannya Jaksa dan Hakim

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Menko Polhukam Mahfud MD

 

MENTERI Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan soal apakah hukuman mati diterapkan adalah urusan hakim dan jaksa (yudikatif) dan di luar urusan pemerintah (eksekutif).

"Kadang hakim malah mutus bebas, kadangkala hukumannya ringan sekali. Kadang kala sudah ringan, dipotong lagi. Ya sudah itu, urusan pengadilan. Di luar urusan pemerintah," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, hari ini.

Ia menambahkan jika mau itu diterapkan sebenarnya tidak perlu undang-undang baru, karena perangkat hukum yang tersedia sudah ada. Dan pemerintah cukup serius untuk menerapkannya.

"Makanya sudah masuk di undang-undang, artinya pemerintah serius. Itu sudah ada di undang-undang. Tapi kan itu urusan hakim. Saya sendiri setuju hukuman mati untuk koruptor karena itu merusak nadi, aliran darah suatu bangsa," ujar Mahfud.

Dalam peringatan Hari Anti-Korupsi di SMKN 57, Jakarta, Senin (10/12), Presiden Joko Widodo mengatakan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) bisa saja diterapkan jika itu merupakan kehendak masyarakat.

"Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana Tipikor (hukuman mati) itu dimasukkan," kata Jokowi.

Pernyataan Jokowi tersebut ditanggapi oleh Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing berharap hukuman mati terhadap koruptor jangan sampai hanya sebatas wacana, mengingat korupsi masih menjadi bahaya laten di Tanah Air.

"Jika hukuman mati koruptor sekedar wacana, sangat disayangkan di tengah maraknya perilaku koruptif di negeri ini," ujar Emrus dalam keterangannya di Jakarta. (OL-4)

Baca Juga

ANTARA

Ini Dugaan Maladministrasi Kartu Prakerja Versi ICW

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Kamis 02 Juli 2020, 18:44 WIB
"Desakan kami agar pemerintah menghentikan program kartu Prakerja dan kami mengharapkan Ombudsman melakukan pemeriksaan terkait adanya...
MI/ADAM DWI

Baleg DPR: Pembahasan RUU PKS Tunggu RKHUP

👤Putra Ananda 🕔Kamis 02 Juli 2020, 17:49 WIB
"Komisi VIII meminta penarikan RUU PKS alasannya karena masih menunggu pengesahan RKUHP yang akan sangat terkait dari sisi penjatuhan...
ANTARA/GALIH PRADIPTA

Pengusiran Dirut Inalum oleh Anggota Komisi VII Tuai Kritik

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 02 Juli 2020, 17:21 WIB
Hal yang dilakukan Nasir dapat menjadi dugaan pelanggaran kode etik apabila diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya