Selasa 10 Desember 2019, 16:46 WIB

Hukuman Mati Koruptor Butuh Political Will Pemerintah

Hukuman Mati Koruptor Butuh Political Will Pemerintah

Fabrice COFFRINI / AFP
JAKSA Agung Republik Indonesia di tahun 1999-2001, Marzuki Darusman

 

JAKSA Agung Republik Indonesia di tahun 1999-2001, Marzuki Darusman berpendapat mengenai penerapan hukuman mati dan hukuman seumur hidup memerlukan political will pemerintah.

Ia menambahkan jika hukuman ini dapat diterapkan dengan efektif tergantung kepemimpinan nasional, jika pemimpin yang dipilih cukup kuat untuk memimpin.

"Jadi ini tergantung kepemimpinan nasional. Kita ini harus memilih pemimpin yang lebih kuat. Yang jelas memang dia kuat untuk memimpin," ujar Marzuki dalam Seminar Nasional 20 Tahun UU 39/1999 tentang HAM, Refleksi dan Proyeksi di Kompleks Parlemen RI Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, Marzuki merujuk pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly yang mengatakan jika hukuman mati nanti akan disertai dengan aturan masa 10 tahun jeda, sehingga kalau ada kelakuan baik bisa diubah menjadi hukuman seumur hidup, dan dari hukuman seumur hidup bisa diubah menjadi hukuman 20 tahun.

"Tapi hukuman seumur hidup juga hukuman yang sangat kejam, maka harus dicari jalan," ujar Marzuki.

Baca juga: Pengamat: Jangan Hanya Berwacana Soal Hukuman Mati Koruptor

Memang ia mengakui hukuman mati dimana pun akan menjadi favorit karena menjadi satu ukuran martabat suatu bangsa.

"Hukuman mati dimana-mana kalau kita ambil survei, 70-80 persen setuju hukuman mati diterapkan. Karena hukuman mati itu ukuran martabat suatu bangsa," ujar Marzuki.

Kendati mengakui hukuman mati itu favorit, menurut Marzuki, hukuman mati tidak efektif untuk diterapkan. Karena yang dibutuhkan untuk hukuman mati bukan sekedar argumentasi praktis, tapi juga prinsipil.

"Kalau dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengakui hak hidup, bahkan negara pun tidak bisa memperlakukan hukuman mati kepada warga negaranya," ujar dia. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More