Selasa 10 Desember 2019, 16:00 WIB

DKI Harus Buat 90 Ribu Sumur Resapan bila Mau Bebas Banjir

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
DKI Harus Buat 90 Ribu Sumur Resapan bila Mau Bebas Banjir

MI/Bary Fathahilah
Petugas Sudin Tata Air Jakarta Selatan tengah membuat sumur resapan di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan

 

AHLI hidrogeologi dari Masyarakat Air Indonesia (MAI) Fatchy Muhammad menyebut DKI Jakarta seharusnya membuat 99.314 sumur resapan untuk bebas dari bencana banjir.

Program pengentasan banjir melalui pembuatan sumur resapan ini disebut sebagai salah satu bagian dari kebijakan konservasi.

Fatchy menegaskan angka tersebut bisa dibagi dua yakni pemerintah DKI sebanyak 45.143 unit dengan kewajiban masyarakat 54.171 unit.

Menurutnya, pemerintah DKI bisa membangun banyak sumur resapan jika benar-benar berani menerapkan kebijakan itu. Sumur resapan bukan hanya berfungsi sebagai penampung air saat hujan tetapi berfungsi sebagai penyalur air ke dalam tanah sebagai cadangan.

"Ya ibaratnya seperti tabungan saja. Ketika ada banyak tabungan air, otomatis juga akan semakin banyak kapasitas air tanahnya. Penurunan muka tanah bisa dicegah," ungkap Fatchy dalam diskusi Media Update 'Drainase Vertikal' di Balai Kota, Selasa (10/12).

Baca juga: Anies Klaim Hasil Uji Coba Sumur Resapan Memuaskan

Pembangunan sumur resapan bisa berada di titik lahan yang sudah ada seperti jalan raya.

"Luas jalan di Jakarta totalnya sudah 20% dari luas daratan Jakarta. Bisa juga kalau per seratus meter dibangun satu sumur resapan. Bayangkan itu kalau memang bisa dibuat kan sudah cukup banyak," ujarnya.

Selain itu, Pemprov DKI juga bisa memanfaatkan gedung-gedung perkantoran dengan menerapkan secara serius Pergub 20 tahun 2013. Ia melihat selama ini gedung perkantoran masih 'membuang' air secara percuma.

Padahal, seharusnya diterapkan konsep konservasi yakni air hujan tidak hanya dibuang ke laut melainkan ditampung ke dalam tanah.

Seluruh elemen masyarakat, menurut Fatchy, harus mengusung konsep konservasi ini untuk menjaga tampungan air di dalam tanah.

"Sama halnya dengan gedung perkantoran dan perumahan mewah selama ini mereka menyedot air tanah tapi tidak mengisi, kan tidak fair," terangnya.

Kelebihan konsep konservasi dibanding normalisasi, pemerintah tidak perlu membebaskan lahan untuk menjalankan normalisasi.

Di sisi lain, Fatchy menilai warga kelas menengah ke bawah tidak perlu ditekan untuk membuat sumur resapan.

"Kondisi mereka sendiri sudah sulit karena memiliki tempat tinggal yang sempit. Belum lagi kerap mendapat dampak banjir atau genangan. Sehingga tidak perlu membebani mereka. Malah yang harus disasar adalah warga kelas menengah atas yang memiliki rumah dan lahan yang luas. Mereka harus membuat sumur resapan," tukasnya.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More