Selasa 10 Desember 2019, 14:32 WIB

Empat Kementerian Sudah Rampingkan Eselon

Ilham Pratama | Politik dan Hukum
Empat Kementerian Sudah Rampingkan Eselon

MI/Mohamad Irfan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR

 

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan empat kementerian sudah melaporkan perampingan birokrasi. Hal ini ditujukan untuk efektivitas dan efisiensi birokrasi.

"Kemen PAN-RB selesai, Kemenkeu selesai, Kementerian BUMN selesai di eselon I-nya. Kemudian Kementrian Desa mulai dengan mengurangi pejabat eselon I-nya. Jadi ini perampingan," kata Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (10/12).

Dia meminta kementerian dan lembaga lain mengikuti langkah tersebut. Perampingan bisa dimulai dari pengurangan eselon I maupun II, namun untuk eselon IV dan seterusnya mesti dipangkas habis.

"Jadi silakan kementerian maupun lembaga dan daerah mau mengurangi pejabat eselon I, II silakan. Tapi yang penting 4-5 harus habis," ujar dia.

Baca juga: Pemangkasan Eselon Perlu Perhatikan Dampak ke CPNS dan Honorer

Hal itu guna mendukung visi Presiden Jokowi, yakni efektivitas serta efesiensi reformasi birokrasi.

"Kami ditargetkan Pak Jokowi, karena ini menyangkut pelayanan masyarakat," tutur Tjahjo.

Rencana perampingan jabatan eselon dalam tubuh kementerian muncul dalam pidato Presiden Joko Widodo usai dilantik untuk periode 2019-2024, Minggu, 20 Oktober 2019. Jokowi menjelaskan penyederhanaan birokrasi harus dilakukan besar-besaran.

Investasi penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Birokrasi panjang, kata Jokowi, harus dipangkas. Hal itu dianggap penting agar memberikan stimulus positif terhadap perekonomian Indonesia di masa mendatang.

"Eselon harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More