Selasa 10 Desember 2019, 16:15 WIB

Revisi UU HAM, DPR ingin Perkuat Peran Komnas HAM

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
Revisi UU HAM, DPR ingin Perkuat Peran Komnas HAM

MI/ANGGA YUNIAR
Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Suding

 

UNDANG-Undang No 39 Tahun 1999 soal Hak Asasi Manusia (HAM) dianggap sudah terlalu tua. Revisi UU tersebut dianggap penting.

Salah satu hal yang dianggap penting untuk diperkuat melalui revisi UU HAM ialah peran dan fungsi Komnas HAM. Selama ini, peran dan fungsi Komnas HAM masih sangat minim.

"Selama ini, Komnas HAM hanya sebatas penelitian, pemantauan, penyelidikan. Tapi rekomendasi yang disampaikan kadang diabaikan," ujar anggota Komisi III DPR Sarifuddin Suding di gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/12).

Suding mengatakan, dalam UU HAM, tidak ada aturan agar pihak-pihak terkait, khususnya penegak hukum, menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi Komnas HAM.

"Ini harus jadi perhatian agar ke depan ada progres dari penegak hukum atas rekomendasi Komnas HAM," ujar Suding.

Baca juga: Pemerintah Akui Sulit Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Suding mengatakan, saat ini, UU HAM sudah masuk dalam RUU Prolegnas 2019--2024. Inisiatif berasal dari pemerintah. Namun, hingga saat ini, belum ada draft yang disampaikan pemerintah ke DPR.

"Komisi III komitmen merevisi. Kita masih tunggu apakah akan jadi dari pemerintah karena belum datang draftnya," ujar Suding.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan UU HAM merupakan aturan yang dibuat DPR ketika kekuasaan mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi. Umur UU tersebut sudah 20 tahun dan belum ada evaluasi.

Taufan mengatakan, UU HAM perlu kembali dikaji relevansinya. Ia mendorong adanya transformasi maupun revisi terhadap UU HAM ini.

"Nanti dalam revisi kami akan usulkan beberapa tambahan-tambahan yang kita anggap itu bisa memperkuat. Sehingga bisa menjawab tantangan ke depan," ujar Taufan. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More