Selasa 10 Desember 2019, 03:00 WIB

Jadikan Pancasila sebagai Napas

Ata/H-2 | Humaniora
Jadikan Pancasila sebagai Napas

DOK KEMENSOS
Menteri Sosial Juliari P Batubara.

 

MENTERI Sosial Juliari P Batubara meminta bawahannya untuk membuat kebijakan dan program kerja yang bernapaskan Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa. Hal itu ditekankannya saat workshop Wawasan Kebangsaan untuk PNS di Lingkungan Kementerian Sosial di Jakarta, Senin (9/12).

“Setiap produk yang keluar dari Kemensos program kerja maupun kebijakan peraturan harus sudah benar-benar senapas dan senada dengan ideologi kita, yaitu Pancasila,” kata Juliari.

Menurutnya, hal itu merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo. Pada bagian lain, ia juga mengingatkan jajarannya soal pentingnya perubahan mental untuk memberantas korupsi. “Mau sebagus apa sistem, seketat apa pun sistem, kalau mentalnya sudah bobrok, ya, tetap saja korupsi,” kata Mensos Juliari saat menanggapi peringatan Hari Antikorupsi Sedunia.

Menurut Juliari, munculnya korupsi antara lain karena sifat keserakahan seseorang yang merasa selalu tidak cukup dengan apa yang sudah dimiliki. “Semua sistem sudah lengkap, tinggal pembenahan mental,” pungkasnya.

Memudahkan perizinan dan mempersingkat birokrasi ialah mental positif yang harus membudaya di Kemensos. Ia mencontohkan pelayanan bantuan sosial yang menurutnya terlalu banyak aturan, padahal seharusnya bisa memiliki satu aturan yang terpadu.

Hal senada dikemukakan Ketua Umum PDIP yang juga Presiden kelima, Megawati Sukarnoputri, yang hadir saat itu. Ia meminta kepada masyarakat Indonesia, khususnya para aparatur sipil negara (ASN) untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi utama dalam kehidupan.

“Untuk apa menjadikan Indonesia sebagai negara khalifah? Mari tanya ke Saudi Arabia, bahwa mengapa Saudi Arabia begitu hormat kepada Indonesia? Karena raja pertamanya waktu itu adalah sahabat ayah saya. Dan dia sangat menghormati ideologi Pancasila yang kita miliki,” tukasnya. (Ata/H-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More