Senin 09 Desember 2019, 19:04 WIB

Penolakan Investasi Pelayaran, Luhut: Kita Masyarakat Global

Antara | Ekonomi
Penolakan Investasi Pelayaran, Luhut: Kita Masyarakat Global

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan

 

MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi penolakan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia (INSA) terkait investasi asing di bidang pelayaran.

Menurut Luhut saat membuka Rapat Umum Anggota INSA ke XVII, di Jakarta, Senin, investasi asing memungkinkan masuk ke dalam negeri asal tetap mengedepankan kepentingan nasional.

"Saya minta kepada INSA agar nanti bisa memberikan feedback terkait aturan, kalau memang masuk akal kenapa tidak, soal investasi juga jangan memikirkan diri sendiri sebab kita juga bagian dari masyarakat internasional, yang jelas national interest di atas segalanya," katanya dalam siaran pers di Jakarta, hari ini.

Luhut juga meminta INSA bisa betul-betul profesional. Pasalnya, industri pelayaran menjadi ujung tombak cita-cita Indonesia sebagai negara maritim.

Ia juga mendorong agar anggota-anggota INSA untuk mulai menggunakan kapal-kapal produksi dalam negeri.

Terkait suku bunga, Luhut menjelaskan, pemerintah akan terus berupaya menurunkan suku bunga, akan tetapi dengan jalan tidak menekan dan tetap melihat mekanisme pasar.

"Kalau boleh kapal-kapal bekas itu kita kurangi dan kita mulai gunakan kapal produksi dalam negeri, seperti diketahui industri kita sudah bisa membangun kapal hingga 50 ribu ton. Lalu terkait suku bunga, suku bunga ini akan turun sejalan dengan penurunan current account deficit kita, kita kasih ke market mechanism dan tidak boleh kita tekan, ini perlu kita lihat lagi," katanya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam kesempatan yang sama mengatakan terkait regulasi, ia meminta agar INSA bisa duduk bersama dengan pemerintah untuk menyelesaikan segala permasalahan.

Budi juga menegaskan pemerintah tetap konsisten mensukseskan program tol laut.

"Terkait regulasi, kami juga membuka diri untuk dapat kita selesaikan bersama, yaitu peraturan-peraturan yang dikatakan kurang kondusif, akan kita selesaikan dengan baik. Tol laut sedang kita rancang, kita akan kerja sama dengan BUMN dan juga swasta, kita juga akan upayakan untuk menggunakan IT," ujarnya.

Saat ini armada pelayaran nasional telah berjumlah lebih dari 25 ribu unit kapal, atau naik 323 persen dari yang awalnya hanya sekitar 6 ribu kapal.

Dengan kekuatan itu, armada pelayaran nasional telah menahbiskan dirinya sebagai pemain utama di angkutan laut dalam negeri.(OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More