Senin 09 Desember 2019, 18:11 WIB

Anggota DPR Titip Absen jadi Materi Gugatan UU KPK

Abdillah Muhammad Marzuqi | Politik dan Hukum
Anggota DPR Titip Absen jadi Materi Gugatan UU KPK

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Kuasa Hukum Pemohon Feri Amsari (kiri) mengikuti sidang pengujian formil atas UU KPK di Gedung MK, Jakarta, hari ini.

 

TIM Advokasi UU KPK menganggap pembentukan UU KPK cacat prosedural akibat banyak anggota DPR yang tidak hadir dan hanya titip absen saat rapat paripurna. Hal itu terungkap dalam sidang perkara bernomor 79/PUU-XVII/2019 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan di Gedung Mahkamah Konstitusi (12/9).

Perkara tersebut mengajukan permohoan uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemohon beralasan bahwa proses pembahasan RUU KPK berlangsung kilat dan terkesan terburu-buru untuk disetujui. Oleh karena itu, pemohon berpandangan proses pembahasan dalam jangka waktu yang singkat inilah yang menjadi faktor banyaknya cacat formil dan ketidakjelasan yang terdapat di dalam batang tubuh UU KPK.

Baca juga: Tiga Perkara Uji Materi UU KPK Masuk RPH

Kuasa hukum pemohon juga mendalilkan bahwa pembentukan UU 19 Tahun 2019 tidak terpenuhinya kuorum saat kemudian rapat sidang paripurna. Pemohon menyebut terdapat sekitar 180 Anggota DPR yang tidak hadir dan hanya titip absen.

"Dalam catatan kami, setidak-tidaknya tercatat 180-an anggota DPR yang tidak hadir dan menitipkan absennya. Sehingga seolah-olah terpenuhi kuorum sebesar 287 hingga 289 anggota dianggap hadir dalam persidangan itu. Padahal sebagian besar diantara mereka melakukan penitipan absen atau secara fisik dalam persidangan itu. Kalau diperhatikan ketentuan Tatib DPR bahwa ditentukan ada kata dihadiri. Itu juga termasuk dalam ketentuan UU 12 Tahun 2011, bahwa kata dihadiri itu artinya harus dihadiri secara fisik. Kalau tidak, berarti tak bisa dikatakan dihadiri," ujar salah satu kuasa hukum pemohon Feri Amsari dalam sidang.

Pemohon juga berpendapat bahwa tindakan tersebut cacat prosedural dengan mengemukakan beberapa argumen yakni UU KPK tidak melalui proses perencanaan dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas, UU KPK melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, pembahasan UU KPK tidak dilakukan secara partisipatif, naskah akademik dan rancangan UU tidak dapat diakses publik, dan penyusunan Revisi UU KPK tidak didasarkan pada naskah akademik yang memadai.

"UU a quo melanggar asas pembentukan perundang-undangan yang baik. UU a quo tidak dilakukan secara partisipatif, tidak melibatkan publik, tidak mengundang ahli secara luas, termasuk tadi tidak melibatkan KPK sebagai lembaga yang dibahas sendiri oleh UU a quo," tambah kuasa hukum pemohon Muhammad Isnur.

Muhammad Isnur juga menambahkan bahwa naskah akademik dan RUU UU KPK tidak dapat diakses oleh publik. Pembahasannya dinilai sangat cepat. Hanya 11 hari pembahasan, UU langsung disahkan. Selain itu, RUU juga tidak didasarkan pada naskah akademik yang memadai.

"Oleh karena itu, kami mengajukan pengajuan formil kemudian MK dapat memutuskan, dalam provisi menyatakan menunda keberlakuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, dalam pokok permohonan mahkamah menjatuhkan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar Feri.

Pemohon dalam poin kedua petitum juga meminta MK agar menyatakan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum yang mengikat. Poin ketiga petitum meminta agar MK menyatakan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 mengalami cacat formil dan cacat prosedural sehingga aturan dimaksud tidak dapat diberlakukan dan batal demi hukum. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More