Senin 09 Desember 2019, 13:32 WIB

KPK Klaim Selamatkan Uang Negara Rp63.5 Triliun

M Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
KPK Klaim Selamatkan Uang Negara Rp63.5 Triliun

MI/Susanto
Ketua KPK Agus Rahardjo

 

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengklaim lembaga antirasuah itu telah mengamankan keuangan negara sebesar Rp63.5 triliun. Jumlah tersebut berasal dari pencegahan.

"Kalau biasanya KPK yang dimuat di media massa khususnya di bidang penindakan, kali ini, kami melaporkan dari pencegahan. Itu berasal dari monitoring penyelenggaraan negara berupa tagihan-tagihan Rp34.7 triliun," kata Agus dalam sambutan di acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (9/12).

Dirinya mengungkapkan, dalam kegiatan koordinasi, supervisi, dan pencegahan (Korsupgah), sebesar Rp29 triliun dan penyelamatan keuangan negara dari gratifikasi berupa barang atau jasa senilai Rp159 miliar.

Dia juga mengklaim, selama empat tahun, Indeks persepsi korupsi di Indonesia mengalami peningkatan. Indeks tersebut diperoleh dengan banyak variabel baik masalah politik, masalah ekonomi, persaingan di dunia usaha. Sehingga presiden merupakan panglima dalam mengoordinasikan semua lembaga.

Baca juga: Agus Rahardjo Pamit dari KPK di Hari Antikorupsi Sedunia

"Kita itu trendnya positif membaik. Terakhir nilainya adalah 38 masih kita tunggu di akhir tahun ini nanti akan segera diumumkan. Kita berharap tren naik tadi kita pertahankan," Tandasnya.

Namun, Agus juga sering menerima keluhan dari pengusaha perihal perizinan. Sehingga tahap perizinan itu harus diperlukan Korsupgah yang jauh lebih kuat. Karenanya, pemerintah mengeluarkan kebijakan salah satunya yang mendorong Online Single Submission (OSS).

"Dalam waktu yang sama sebetulnya PTSP di daerah sudah mencapai 60%. Nah, menyinkronkan OSS dan PTSP ini juga satu agenda sendiri yang cukup besar," katanya.

Sehingga, Agus berharap pengawasan terhadap sinkronisasi lebih diintensifkan di kepemimpinan KPK selanjutnya, supaya pemerintah daerah tidak mendapat beban tambahan. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More