Senin 09 Desember 2019, 13:00 WIB

PBB: US$2,6 Trililiun Dikorupsi Setiap Tahunnya

Thomas Harming Suwarta | Internasional
PBB: US$2,6 Trililiun Dikorupsi Setiap Tahunnya

AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU
Sekjen PBB Antonio Guterres

 

PBB mencatat setidaknya US$1 triliun uang di dunia menjadi uang suap setiap tahunnya dan US$2,6 triliun dicuri lewat aksi korupsi. Jumlah tersebut setara dengan 5% PDB Global.

Hal itu disampaikan Sekjen PBB Antonio Guterres dalam pesannya pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia seperti dilansir dari laman www.un.org.

"Setiap tahun US$1 triliun dibayarkan dalam bentuk suap, sementara sekitar US$2,6 triliun dicuri melalui korupsi - jumlah yang setara dengan 5% dari PDB global," kata Guteres.

Pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia ini, PBB menyerukan agar negara-negara bersatu melawan korupsi untuk pembangunan, perdamaian dan keamanan.

Ia menyoroti situasi lebih memprihatinkan terjadi di negara-negara berkembang.

"Di negara-negara berkembang, menurut Program Pembangunan PBB, dana yang hilang karena korupsi diperkirakan 10 kali lipat dari jumlah bantuan pembangunan resmi," kata dia.

Baca juga: Agus Rahardjo Pamit dari KPK di Hari Antikorupsi Sedunia

Ditekankan oleh Mantan Perdana Menteri Portugal tersebut korupsi adalah kejahatan serius yang dapat merusak pembangunan sosial dan ekonomi di semua masyarakat.

"Tidak ada negara, wilayah, atau komunitas yang kebal. Untuk memperingati Hari Antikorupsi Sedunia, kami akan meningkatkan pengenalan tema untuk "Bersatu Melawan Korupsi," ungkapnya

Selain itu, kampanye antikorupsi juga akan lebih banyak menggandeng anak-anak muda.

Disebutkan Guteres, orang sering berpikir bahwa korupsi saat ini sudah merupakan bagian dari gaya hidup. Maka dari itu, PBB akan terus mendorong agar setiap orang, masing-masing sektor dan individu disadarkan bahwa dengan bersatu melawan korupsi, kita akan mendapatkan manfaat bersama-sama. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More