Senin 09 Desember 2019, 10:00 WIB

76% Karhutla Terjadi pada Lahan Terlantar

Andhika Prasetyo | Humaniora
76% Karhutla Terjadi pada Lahan Terlantar

ANTARA/ManggalaAqni
Foto udara kondisi Karhutla gambut di Kecamatan Lalolae, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

 

PROGRAM Lingkungan PBB (United Nations Environment Programme/UNEP) mengeluarkan data terbaru yang menyatakan bahwa luasan hutan dan lahan terbakar di tujuh provinsi di Indonesia, selama Januari-Oktober 2019, mencapai 1,64 juta hektare.

Dari luasan tersebut, sekitar 76% kebakaran terjadi pada lahan terlantar.

Sementara, kebakaran di kawasan hutan tercatat hanya 3%. Angka yang sama juga dicatat pada lahan pertanian kelapa sawit.

Guru Besar Kebijakan Kehutanan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Sudarsono Soedomo mengatakan konsesi tidak produktif seperti kawasan terlantar yang tidak dibebani izin memang memiliki potensi karhutla tinggi.

Baca juga: Potensi Energi Surya di Indonesia belum Termanfaatkan Maksimal

Sebaliknya, kawasan yang dibebani izin seperti perkebunan sawit atau hutan tanaman industri memiliki potensi kebakaran rendah.

"Karena kawasan itu memiliki pengawasan yang lebih baik,” ujar Sudarsono melalui keterangan resmi, Senin (9/12).

Oleh karena itu, lanjut dia, untuk memperkecil potensi karhutla, para pemegang konsesi termasuk pemerintah wajib dibebani tanggung jawab termasuk pemberlakukan tanggung jawab mutlak jika konsesinya terbakar.

“Cara pencegahan ini lebih efektif dibandingkan penanggulangan jika sudah terjadi kebakaran," tuturnya.

Pernyataan senada dikemukakan Pengamat Lingkungan dan Kehutanan Petrus Gunarso. Petrus berpendapat tanggung jawab itu akan memaksa setiap pemegang konsesi aktif menjaga konsesi.

Kesetaraan tanggung jawab pemegang konsesi bisa memperkecil terjadinya karhutla sekaligus meminimalisasi kampanye hitam terhadap industri sawit di Indonesia yang selama ini selalu dikambinghitamkan.

“Seharusnya saat terjadi kebakaran hutan di Jawa, Perum Perhutani sebagai BUMN pemegang konsesi hutan bisa diminta pertanggungjawaban dan dikenai sanksi sama seperti korporasi dan masyarakat,” kata Sudarsono.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdalifah Mahmud menegaskan karhutla di Indonesia tidak terkait pembukaan lahan sawit.

”Naif rasanya jika untuk membeli bibit sawit saja butuh dana Rp25 juta hingga Rp50 juta dan belum termasuk biaya lain seperti pupuk. Kemudian itu semua dibakar,” kata Musdalifah. (OL-2)

Baca Juga

ANTARA/Aswaddy Hamid

Realisasi Bansos Tunai Covid-19 Kemensos Capai 82%

👤Theofilus Ifan Sucipto 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 10:26 WIB
Bansos tunai Kemensos ditujukan bagi 9 juta masyarakat tidak mampu di 33 provinsi di...
ANTARA FOTO/Indrianto Eko

Populasi Komodo di Lembah Loh Buaya Meningkat dalam Beberapa Tahun

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 10:17 WIB
Total jumlah biawak komodo pada 2018 sebanyak 2.897 individu dan pada tahun 2019 bertambah menjadi 3.022 individu atau bertambah 125...
Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Tinjau Pengembangan Lumbung Pangan Baru di Sumatra Utara

👤Andhika Prasetyo 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 10:10 WIB
Presiden juga diagendakan menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Stadion Simangaronsang, Kecamatan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya