Minggu 08 Desember 2019, 17:30 WIB

Pengamat: Langkah Bentuk Jiwasraya Putra bisa Jadi Jalan Baik

Ihfa Firdausya | Ekonomi
Pengamat: Langkah Bentuk Jiwasraya Putra bisa Jadi Jalan Baik

MI/Ramdani
Pekerja membersihkan kaca gedung berlogo Asuransi Jiwasraya di Jakarta, Selasa (24/5).

 

PEMERINTAH melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN tengah mencari solusi guna menyelamatkan PT Asuransi Jiwasraya dari persoalan likuiditas yang menyebabkan perusahaan plat merah tersebut mengalami gagal bayar.

Adapun beberapa solusi yang mengemuka antara lain membentuk anak usaha Jiwasraya Putra untuk menarik investor, reasuransi dukungan modal atau skema financial reinsurance dan penerbitan mandatory convertible bond (MCB).

Pengamat BUMN Toto Pranoto menilai langkah-langkah opsi penyelamatan di atas bisa dipakai sebagai upaya agar Jiwasraya pulih kembali tanpa perlu bantuan penyertaan modal negara (PMN).

"Dengan skema bikin JP (Jiwasraya Putra) yang melibatkan banyak BUMN lain diharapkan bisa jadi jalan baik, karena ada dukungan equitas dan jaringan akses pemasaran luas dari para pemegang saham. Jadi opsi ini adalah skenario yang bersifat jangka panjang," ujar Toto kepada Media Indonesia, Minggu (8/12).

Selain itu, lanjut Toto, penerbitan mandatory convertible bond (MCB) adalah pola yang pernah dijalankan saat beberapa BUMN Asuransi membantu kebutuhan capital dari BUMN reasuransi yaitu PT IndonesiaRe.

"Jadi ada semacam sinergi juga di sini di antara BUMN yang lain. Penerbitan MCB bisa menjadi solusi jangka pendek/menengah untuk solusi utang nasabah jangka pendek yang harus dillunasi," tuturnya.

Baca juga: Pembentukan Pansus Jiwasraya di DPR Mulai Diwacanakan

Di sisi lain, Pengamat Ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai permasalahan yang sedang dialami Jiwasraya bukan hanya soal likuiditas.

"Yang nampak memang permasalahan likuiditas tapi ini cuma puncak gunung es, di dasarnya ada permasalahan yang sangat kompleks dan besar," katanya saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (8/12).

Dalam jangka pendek, imbuhnya, solusi utama yang harus dilakukan oleh pemerintah atau direksi Jiwasraya adalah mengembalikan kepercayaan semua stakeholder Jiwasraya, khususnya dari pemegang polis.

"Yaitu dengan membayar polis yang tidak terbayar yang nilainya mencapai Rp805 miliar," ungkap Piter.

Menurut Piter, jalan pintas untuk permasalahan ini adalah pemberian modal kepada Jiwasraya.

"Tapi dalam kondisi sekarang tidak mudah bagi pemerintah untuk setor modal," imbuhnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata telah menegaskan tidak akan memberikan PMN kepada Jiwasraya.

"Tidak ada PMN untuk Jiwasraya di 2020. Kami akan mencari cara lain untuk masalah ini," kata Isa, Jumat (6/12).

Dalam kondisi inilah, menurut Piter, pemerintah kemudian mencoba membentuk anak usaha dalam rangka menarik investor sekaligus mencari utangan dalam bentuk MCB. Namun, langkah tersebut juga memiliki tantangan.

"Tantangannya ini seperti ayam dengan telur. Selama urusan Jiwasraya belum selesai, kepercayaan publik masih rendah, maka mencari investor dan utang baru ini tidak akan mudah. Demikian juga dengan skema reasuransi atau financial reassurance," pungkasnya.

Sebelumnya, perusahaan asuransi pelat merah PT Asuransi Jiwasraya terbelit masalah kekurangan permodalan dan likuiditas. Masalah ini bermula ketika perusahaan menunda pembayaran klaim produk asuransi Saving Plan sebesar Rp802 miliar pada Oktober 2018.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More