Minggu 08 Desember 2019, 13:15 WIB

Komisi E Tunggu Dokumen Dinsos DKI terkait Tenda Rp1,7 M

Sri Utami | Megapolitan
Komisi E Tunggu Dokumen Dinsos DKI terkait Tenda Rp1,7 M

MI/Putri Anisa Yuliani
Ilustrasi rapat antara DPRD DKI Komisi D dengan DLH DKI Jakarta

 

ANGGOTA Komisi E DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengkritisi ajuan anggaran pengadaan tenda bencana yang mencapai Rp1,7 miliar oleh Dinas Sosial. Dalam rapat pembahasan pendalaman RAPDB 2020, Ima mempertanyakan kualitas dan spek tenda yang akan dibeli dengan harga satuan Rp16 juta.

"Ini dianggarkan harganya dua kali lipat dengan total Rp1,7 miliar lumayan juga. Tolong bisa dijelaskan spek tenda ini bagaimana. Saya lihat, tenda yang ada sekarang tetap saja kalau panas jadi kepanasan," kata Ima dalam rapat pembahasan pendalaman RAPBD, Sabtu (7/12).

Dalam dokumen pengajuan anggaran tersebut, Dinas Sosial tidak memberikan keterangan secara rinci terkait kebutuhan, spek dan kondisi tenda yang rencananya akan dibeli sebanyak seratus unit. Dengan demikian, komisi E merasa tidak mendapat keterangan memadai sehingga usulan tenda tersebut ditunda untuk disetujui.

"Setelah saya cek tenda dengan spek paling bagus hanya sepuluh jutaan. Saya pikir ini harus ditunda dulu," cetusnya.

Penundaan tersebut juga disetujui oleh anggota komisi E lainnya, Merry Hotma. Dia meminta angka anggaran tersebut dikoreksi sampai pihaknya mendapatkan dokumen dan penjelasan tentang kebutuhan tenda.

"Soal tenda, angka ini harus dikoreksi. Dinsos tidak bisa meyakinkan karena dalam e-katalog tidak dirinci spek tenda. Kita tunggu sampai senin," tegasnya.

Baca juga: DPRD Setujui Anggaran Sertifikasi Kompetensi SMK Rp57 Miliar

Dalam waktu dua hari, Merry meminta Dinsos melengkapi data terkait pengadaan tenda bencana.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah mengatakan mereka akan menyiapkan dokumen yang menjelaskan secara rinci kebutuhan tenda tersebut.

"Kami akan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, speknya seperti apa, gambarnya juga. Pada prinsipnya hanya itu yang dibutuhkan," jelasnya.

Ia pun mengatakan belum memegang dokumen tersebut sehingga tidak bisa meyakinkan komisi E.

"Prosesnya sudah cukup panjang dan memang itu belum saya pegang. Tidak perlu pakar tenda dan itu memang spek yang dibutuhkan dengan yang sekarang itu berbeda. Kalau yang baru harus bisa lebih menahan panas udara ekstrem, tahan api, anti lapuk dan tahan air," tukasnya.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More