Minggu 08 Desember 2019, 08:50 WIB

Penerbitan Sertifikasi Halal Tetap Jadi Kewenangan Kemenag

Siswantini Suryandari | Humaniora
Penerbitan Sertifikasi Halal Tetap Jadi Kewenangan Kemenag

Istimewa
Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Kemenag, Sukoso

 

KEPALA Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Sukoso membantah isu pengembalian kewenangan memberikan sertifikat halal ke Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurutnya, penerbitan sertifikasi halal tetap menjadi kewenangan Kementerian Agama.

"Sesuai amanat UU 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 6, salah satu dari 10 kewenangan BPJPH adalah mengeluarkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal pada produk. Sedang MUI, sebagaimana diatur dalam pasal 10, berwenang dalam memberikan fatwa kehalalan produk," tegas Sukoso di Jakarta, Sabtu (7/12/2019).

"Artinya, sesuai amanat regulasi, pemberian sertifikasi halal adalah kewenangan BPJPH Kementerian Agama," lanjutnya.

Menurut Guru Besar Universitas Brawijaya Malang ini, proses, tahapan dan kewenangan terkait sertifikasi halal sudah diatur juga dalam Peraturan Menteri Agama No 26 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Ada tiga pihak utama yang berperan dalam layanan sertifikasi halal, yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), MUI dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). LPPOM MUI hanyalah salah satu dari LPH.

Layanan sertifikasi halal itu sendiri mencakup pengajuan permohonan sertifikasi halal, pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk, pengkajian ilmiah terhadap hasil pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk, pelaksanaan sidang fatwa halal, dan penerbittan sertifikasi halal.

"BPJPH berwenang dalam pengajuan permohonan dan penerbitan sertifikasi halal," jelasnya.

"MUI berwenang dalam pelaksanaan fatwa halal. Sedang LPH berwenang dalam pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk," lanjutnya.

Sejak 17 Oktober 2019, layanan sertifikasi halal sudah mulai berjalan. BPJPH bekerja sesuai kewenangannya, membuka layanan pengajuan sertifikasi. Layanan ini berjalan tidak hanya di pusat, tapi juga di Kanwil Kemenag Provinsi dan Kantor Kemenag Kab/Kota. Prosesnya melalui Sistem Informasi Halal (SiHalal) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kementerian Agama.

"Sejak Oktober hingga awal Desember 2019, total kunjungan layanan sertifikasi mencapai 1.705 kali atau 244 kunjungan per minggu," tuturnya.

"Selain PTSP Kemenag Pusat, kunjungan terbanyak di Kanwil Kemenag Jawa Barat, lalu Yogyakarta dan Sumatera Utara," lanjutnya.

baca juga: Kemenpora Adakan Pelatihan Jadi Data Scientist

Ahli bidang kelautan dan bioteknologi perikanan ini mengatakan, ada sejumlah isu yang ditanyakan publik dalam kunjungan layanan. Terbanyak, menanyakan alur proses sertifikasi, teknis pendaftaran produk, dan persyaratan pendaftaran. Konsultasi lainnya berkenaan perpanjangan sertifikasi halal, pengembangan produk dan teknis audit/pemeriksaan.

"Produk yang paling banyak ditanyakan terkait makanan ringan, minuman dan bahan minuman, restoran, roti, dan kue," ujarnya. (OL-3)

 

Baca Juga

DOK BPJS-Kes

Dirut BPJS-Kes Trima Penghargaan Virtual Ride for Better Indonesia

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 20:44 WIB
Para Duta BPJS Kesehatan diharapkan dapat mengedukasi dan mengajak masyarakat turut serta membiasakan pola hidup sehat, salah satunya...
DOK MI

Wakapolri: Jangan Sampai Muncul Klaster Liburan

👤Reza Sunarya 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 20:10 WIB
Polri meminta agar masyarakat melakukan liburan yang aman nyaman dan sehat dengan catatan tetap mematuhi protokol...
MI/RAMDANI

Mengabdi tanpa Limitasi

👤Hariyanto, Jurnalis Foto Media Indonesia 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 19:00 WIB
Purnabakti dari Lembaga Kantor Berita Nasional Antara pada September 2019 lalu, setelah berdedikasi sejak 1988, tidak mengurangi kiprahnya...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya