Minggu 08 Desember 2019, 02:00 WIB

Diana Da Costa: Berharap Guru Terpencil Jadi Program Nasional

Galih Agus Saputra | WAWANCARA
Diana Da Costa: Berharap Guru Terpencil Jadi Program Nasional

MI/PIUS ERLANGGA
Diana Da Costa

LEWAT surat terbuka kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, nama Diana Da Costa viral ke seantero Tanah Air. Surat yang dibuat di akun Facebook-nya selang dua minggu setelah pengangkatan Nadiem itu mengungkapkan kehidupan serbaminim di Kampung Kaibusene, Distrik Haju, Mappi, Papua.

Sejak November 2018, Diana bertugas sebagai guru penggerak daerah terpencil (GPDT) di desa yang jika musim penghujan berubah jadi rawa tersebut. Fasilitas pendidikan yang sangat terbatas, membuat kurikulum pusat sulit diterapkan.

Itu sebabnya perempuan berusia 23 tahun ini mengetuk pintu hati Mendikbud agar lebih memperhatikan pendidikan di wilayah terpencil, termasuk lewat kurikulum yang bukan hanya cocok di kota besar.

Totalitas Diana dalam mengabdikan diri di tempat terpencil mengundang kekaguman, terlebih statusnya yang masih sebagai guru honorer. Pada momen peringatan Hari Guru Nasional, 25 November lalu, ia mendapat penghargaan Guru Honorer Inspi­ratif Nasional dari Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).   

Bersama 15 orang guru inspiratif se-Indonesia lainnya, Diana berkesempatan bertemu dengan Mendikbud di acara peringatan Hari Guru Nasional sekaligus HUT-74 PGRI di Bekasi, Sabtu (30/11). Lalu, sempatkah ia berkeluh kesah langsung pada Mendikbud dan hal krusial apa yang menurutnya penting di pendidikan nasional? berikut wawancaranya bersama dengan Media Indonesia di Jakarta, Minggu (1/12).

Bagaimana tanggapan Anda soal pidato Mendikbud di Hari Guru Nasional dan juga apa kemarin sempat menyampaikan keluhan dan masukan langsung ke Nadiem Makarim?
Saya sempat menangis waktu jabat ta­ngan dengan beliau. Saya lalu bilang kalau saya dari Papua, lalu orang PGRI juga memberitahukan ke beliau jika saya yang menulis surat terbuka. Dia menjawab ‘Oh iya, terima kasih,’ seperti itu.

Soal pidatonya, saya melihat dia ingin guru sebagai motivator. Supaya Indonesia maju itu guru harus terbuka. Namun, ada yang saya kurang sependapat karena kalau di tempat terpencil seperti tempat saya, menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) saja sangat susah. Anak-anak saja membaca belum bisa, administrasi sekolah sama sekali tidak berjalan, tapi Jakarta selalu menuntut K-13 (kurikulum 2013).

Apakah hal ini sudah disampaikan langsung ke Nadiem?
Saya tidak sempat mengobrol, tapi saya sudah cerita juga sama ketua PGRI. Memang kalau berbicara masalah orang kantor dan orang lapangan, itu hanya pihak-pihak tertentu yang memahami tentang kerja guru di lapangan, apalagi guru daerah terpencil. Hidup tanpa sinyal, tanpa listrik, untuk transportasi setengah mati, jadi memang hanya beberapa orang yang mengerti kita.

Semua masalah itu sebenarnya sudah saya sampaikan di surat terbuka. Saya berharap lewat itu juga ada perubahan terhadap nasib guru di pedalaman. Kami mau untuk membuat perubahan, tapi diperhatikan juga nasibnya. Saya bukan menuntut untuk diri sendiri, tapi kasihan jika melihat kawan-kawan guru yang sampai 32 tahun masih menjadi honorer, apalagi di pedalaman yang kehidupannya sangat susah.

Berdasarkan pengalaman Anda, persoalan apa yang paling krusial untuk reformasi pendidikan?
Saya harapkan ialah buat program kerja skala nasional seperti kami di GPDT. Ini kan programnya Pemda Mappi dan Gugus Tugas Papua yang merekrut guru-guru di seluruh Indonesia untuk ditempatkan di pedalaman Mappi.

GPDT ini sendiri programnya dua tahun dan sudah gelombang keempat. Selama bupatinya masih mau, saya akan lanjut terus. Teman-teman juga kalau mau ikut mengajar, temui saja bupatinya. Dia baik, pasti mau.

Jadi seorang bupati saja berani membuat seperti ini, saya kira sekelas Menteri juga bisa. Dengan begitu, semoga anak di seluruh pelosok negeri tersentuh. Kurikulum pendidikan memang digerakkan dari atas, tapi dari bawah itu (guru) kan juga fondasi.

Soal kurikulum, sebenarnya kurikulum seperti apa yang cocok untuk pedalaman?
Di pedalaman itu kurikulum kami ciptakan sendiri begitu. Memang melanggar, tapi mau bagaimana lagi. Kalau kita ikut aturan pusat, otak anak bisa hancur karena mohon maaf, daya tangkapnya memang berbeda. Jadi, sekreatif mungkin kami buat cara belajar yang mereka bisa mengerti.

Saya pikir untuk anak kelas 1 sampai 3, kurikulumnya harus baca, tulis, hitung. Segala macam mata pelajaran yang terlalu memberatkan anak punya otak itu sebaik­nya dihilangkan saja, jadi anak bisa fokus pada baca, tulis, hitung, dan satu lagi ialah lagu-lagu kebangsaan. Kalau kurikulum kelas 4 sampai 6, silakan kalau mau ikut Jakarta.

Di pedalaman itu, kelas 4 sampai 6 juga bisa belum tahu Indonesia Raya. Nama presiden mereka tahu: Jokowi, karena memang Pak Jokowi sering berkunjung ke Papua, tetapi warna bendera mereka tidak tahu. Ini  sebenarnya wajar karena memang tidak pernah ada upacara bendera karena kondisi alam yang seperti itu.

Metode mengajar Anda di Mappi bagai­mana?
Kalau saya ikut aturan dari pusat, saya dan teman-teman guru lainnya pusing. Segala macam cara sudah kita coba, tapi sama saja hasilnya.

Jadi, kami pakai metode suka-suka, yang penting anak-anak itu mengerti. Metodenya lebih banyak tanya-jawab atau bercerita. Misalnya, cerita di kota ada orang-orang tinggal, ada orang DPR, ada presiden. Jadi seperti mereka melihat se­suatu, lalu suruh saya menceritakan. Dari situ kan ketemu berbagai mata pelajaran, oh di Jakarta itu ibu kota, di sana ada Pak Jokowi. Jokowi huruf pertamanya apa, oh J. Jadi di situ ada membaca, menulis, semuanya jadi satu.

Alat bantu ajarnya dengan menggunakan kertas HVS yang kami potong kecil-kecil. Itu digunakan untuk mengenalkan huruf karena kami baru  mendapatkan papan tulis belakangan ini.

Apa pengalaman yang paling menyentuh selama mengajar di Mappi?
Ada satu anak didik saya bertanya soal sekolah roboh di Jawa beberapa waktu lalu. Dia bilang, “Ada sekolah roboh di Jawa, Menteri langsung turun.” Itu kan bahasa sindiran. Sementara itu, kalau di Papua, mana ada?

Lalu ada anak saya yang lain saat kita berdua cuci baju di kali, dia bilang begini, “Ibu guru, sampai kapankah kita seperti ini terus?” Saya bilang, “kau pu maksud apa?” Terus dia jawab, “Kata orang Papua ini kaya, tapi kita kenapa gini terus?”

Dari situ saya kemudian tekankan supaya dia terus belajar agar suatu saat bisa bawa perubahan. Saya terangkan ke dia pakai bahasa sederhana, pakai dialog sehari-hari mereka seperti itu.

Itu juga yang kemudian membuat saya berpikir kalau anak-anak itu sebenarnya ingin sekali perubahan. Hanya, kondisinya memang seperti itu. Anak-anaknya juga usia produktif, rata-rata usia 8-9 tahun kalau kelas 1 dan 2. Namun, kalau 5 dan 6, itu paling tua 19 tahun.

Anak-anak saya di sana itu kebanyakan juga ingin jadi dokter. Herannya, semuanya ingin ke Jakarta. Tidak hanya ingin naik pesawat, tapi mereka juga ingin belajar tentang sejarah dan kebangsaan. Mereka bilang “Ibu guru, Monas itu seperti apakah?”

Jadi, anak-anak itu sebenarnya semuanya ingin maju. Hanya, fasilitas pendidikannya yang belum memadai. Sebelum-sebelumnya, sekolah itu dibuka saat ujian nasional atau ujian semester karena gurunya hanya dua. Satu guru, satu kepala sekolah. Kalau tidak dibayar, guru ini juga harus pergi ke hutan untuk mencari makan. Lalu, kepala sekolah juga harus pergi ke kota kalau ada urusan. Jadi, tidak ada yang mengajar.

Ini bukan salah mereka, apalagi salah anak didik. Anak didik selalu ingin belajar. Kalau ada orang bilang anak-anak peda­laman Papua itu bodoh, itu salah. Salahnya siapa sehingga mereka bisa begitu?

Sekarang ini (dengan program GPDT), kita biasa sekolah dari pukul 08.00-13.00. Namun, setelah itu anak-anak datang ke rumah karena mau lanjut belajar. Pukul 16.00 kita suruh mereka bubar, mereka selalu punya alasan yang mereka buat untuk tetap tinggal. Kata mereka, “Tidak Ibu Guru, kita mau tidur di sini.”

Pelajaran hidup apa yang paling membekas untuk Anda selama menjalani GPDT ini?
Pelajaran terpenting buat saya itu berbagi dalam kekurangan, bukan berbagi dalam kelebihan. Saya ini sebenarnya belum apa-apa. Saya tamat kuliah pada 2017. Saya bahkan paling muda di antara angkatan GPDT saat ini. Jadi, saya tidak punya kelebihan, tetapi saya berbagi dalam kekurangan. Yang terpenting, intinya niat saya itu baik, leluhur Papua merestui saya hingga saat ini. (M-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More