Jumat 06 Desember 2019, 21:13 WIB

Jiwasraya Dipastikan tidak Dapat Penyertaan Modal Negara

M Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
Jiwasraya Dipastikan tidak Dapat Penyertaan Modal Negara

MI/Ramdani
Gedung Jiwasraya

 

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dipastikan tidak akan menerima penyertaan modal negara (PMN) pada 2020.

Hal itu ditegaskan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (6/12). "Tidak ada PMN untuk Jiwasraya di 2020. Kami akan mencari cara lain untuk masalah ini," kata Isa.

Sejauh ini, solusi yang telah mengemuka untuk meyelesaikan persoalan Jiwasraya ialah menggunakan pendekatan yang akan digunakan ialah business to business.

Pencarian solusi tersebut, kata Isa, tengah dilakukan oleh Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut digandeng untuk menyelamatkan Jiwasraya dari kebangkrutan.

"Kita butuh OJK untuk menyelesaikan regulasi dan BUMN lainnya," tutur Isa.

Diketahui Jiwasraya telah merumuskan upaya untuk menyelamatkan perseroan, diantaranya membentuk anak usaha yakni Jiwasraya Putra untuk menggaet investor. Kedua, reasuransi dukungan modal, ketiga, penerbitan mandatory convertible bond (CMB).

Masalah Jiwasraya bermula ketika perusahaan menunda pembayaran klaim produk asuransi Saving Plan sebesar Rp802 miliar pada Oktober 2018. Produk ini disalurkan melalui beberapa bank seperti PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank QNB Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank KEB Hana, PT Bank Victoria Tbk, dan PT Bank Standard Chartered Indonesia.

Dalam surat yang beredar kala itu, Jiwasraya menyatakan pemenuhan pendanaan untuk pembayaran masih diproses. Perusahaan menawarkan pemegang polis untuk memperpanjang jatuh tempo (roll over) hingga satu tahun berikutnya.

Selang setahun, masalah bertambah. Jiwasraya menyampaikan kepada DPR bahwa perusahaan butuh dana Rp32,98 triliun. Ini demi memperbaiki permodalan sesuai ketentuan minimal yang diatur OJK atau Risk based Capital (RBC) 120%. (X-15)

Baca juga: Pemerintah Bawa Jiwasraya ke Ranah Hukum

Baca juga: Kisruh Jiwasraya, DPR Minta BPK Audit Investigasi

Baca juga: Kejagung Telaah Laporan soal Jiwasraya

Baca Juga

ANTARA FOTO/Maulana Surya

Airnav: Main Layangan di Area Bandara Bakal Kena denda Rp1 M

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 26 Oktober 2020, 16:37 WIB
Layang-layang yang diterbangkan di sekitar area bandara dapat membahayakan pesawat udara yang lepas landas dan mendarat di bandara...
Antara

Hindari Perjalanan ke Puncak Saat Libur Panjang

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 26 Oktober 2020, 16:23 WIB
Pengendara jalan diimbau untuk menghindari perjalanan ke Puncak, Bogor, Jawa Barat saat libur...
MI/Susanto

Pemerintah Fokus Ketersediaan Lapangan Kerja Dampak dari Covid-19

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 26 Oktober 2020, 15:06 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah saat ini fokus untuk memastikan ketersediaan lapangan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya