Jumat 06 Desember 2019, 20:48 WIB

Sensus Penduduk 2020 Perlu Dukungan Masyarakat

Djoko Sardjono | Nusantara
Sensus Penduduk 2020 Perlu Dukungan Masyarakat

Antara
Ilustrasi sensus penduduk

 

GUNA menyukseskan pelaksanaan sensus penduduk (SP) 2020, Badan Pusat Statitik (BPS) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengharapkan dukungan semua pihak.  Masyarakat pun diminta untuk berpartisipasi dalam SP2020 secara online (daring) Februari-Maret 2020.

Tahapan pelaksanaan SP2020, Februari-Maret sensus penduduk online atau secara mandiri melalui website www.sensus.bps.go.id. Tahap berikut, sensus penduduk wawancara, yaitu pemeriksaan daftar penduduk, verifikasi lapangan, dan pencacahan lengkap yang dilaksanaan Juli 2020.

''Nah, guna menyukseskan pelaksanaan SP2020 di Kabupaten Klaten, kami mengharapkan dukungan dari semua pihak. Pun masyarakat diminta untuk berpartisipasi aktif dalam SP2020 Online pada Februari-Maret mendatang,'' kata Kepala BPS Klaten Ahmad Isbani dalam sosialisasi hasil kegiatan BPS Klaten 2019, Jumat (6/12)

Dalam pelaksanaan sensus penduduk wawancara pada Juli 2020, kata Ahmad Isbani, petugas sensus akan mendatangi masyarakat. Karena itu, masyarakat diminta agar memberikan jawaban secara benar dan akurat. Ini penting untuk menentukan masa depan Indonesia.

Peran aparatur sipil negara (ASN) pun sangat diharapkan dalam memberikan dukungan sosialisasi pelaksanaan kegiatan sensus penduduk online. Selain itu, membantu publikasi dan penyebarluasan informasi tentang kegiatan SP2020 dan sensus penduduk online kepada masyarakat.

Kontribusi tokoh masyarakat pun sangat diharapkan terutama untuk mengajak seluruh warga dalam sensus online, membantu petugas sensus dalam pemeriksaan daftar penduduk, dan saat verifikasi lapangan. ''Mari kita sukseskan SP2020 menuju satu data kependudukan Indonesia,'' ujarnya.

Sementara itu, Kabid Komunikasi dan Persandian Dinas Kominfo Klaten, Totok Gantoro, dalam paparannya menjelaskan pengertian satu data Indonesia, yaitu kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

''Selain dapat dipertanggungjawabkan, satu data Indonesia mudah diakses dan dibagipakaikan antarinstansi pusat dan daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, serta menggunakan kode referensi dan data induk,'' pungkasnya. (OL-11)

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More