Kamis 05 Desember 2019, 19:50 WIB

BTP Fasilitasi Badan Pajak DKI dengan Pertamina

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
BTP Fasilitasi Badan Pajak DKI dengan Pertamina

Antara
Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok (kiri) berjabat tangan dengan Wakil Menteri BUMN Kartiko Wiryoatmojo

 

kOMISARIS Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) akan memfasilitasi pertemuan antara Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta dengan Pertamina.

Hal itu terkait dengan keinginan BPRD DKI untuk meneliti angka Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang disetorkan dari perusahaan distribusi BBM terutama Pertamina.

Kesediaan BTP untuk memfasilitasi BPRD DKI dengan Pertamina ini diungkapkan oleh anggota DPRD DKI Jakarta Komisi C Cinta Mega.

"Barusan saya menghubungi Pak BTP. Beliau bersedia memfasilitasi pertemuan BPRD DKI dengan Pertamina. Tinggal BPRD maunya kapan," ungkap Cinta dalam rapat pembahasan RAPBD DKI Jakarta dengan BPRD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/12).

Cinta yang juga politikus PDI Perjuangan itu sebelumnya menyoroti pendapatan dari sektor PBBKB yang ditargetkan tahun ini sebesar Rp1,2 triliun dan baru terealisasi Rp1 trilliun. Sebab, nilai itu disebutnya kecil jika dibandingkan dengan Jawa Timur yang memproyeksikan PBBKB sebesar Rp2 triliun.

Ia pun meminta kepada BPRD DKI untuk meneliti data riil penjualan BBM di seluruh Jakarta untuk mendapat angka sebenarnya PBBKB yang bisa diperoleh.

Sementara itu, Kepala BPRD DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan akan berkoordinasi dengan Pertamina dan menggaet Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meneliti kebenaran data PBBKB yang disetorkan.

Selain itu, untuk mendapatkan data riil penjualan BBM, BPRD DKI akan memasang RFID di seluruh SPBU yang ada di Jakarta.

"Nah, mudah-mudahan dengan pemasangan ini pajak kendaraan bermotor yang dipungut itu bisa sesuai dengan yang kita harapkan," PUNGKASNYA. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More