Kamis 05 Desember 2019, 07:05 WIB

Airlangga Akomodasi Pro-Bamsoet

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Airlangga Akomodasi Pro-Bamsoet

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nz
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Jakarta, Selasa (3/12/2019).

 

KETUA DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi yakin Airlangga Hartarto akan adil saat menjadi ketua umum. Airlangga akan memberikan tempat kepada para loyalis Wakil Koordinator Pratama Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet).

"Airlangga kan selama ini akomodatif. Jangankan urusan alat kelengkapan dewan (AKD), Bamsoet jadi ketua MPR saja dia rekomendasikan," kata Dedi di sela Munas X Golkar, kemarin.

Dedi mengatakan Airlangga memiliki hak prerogatif menentukan kepengurusan periode berikutnya jika terpilih menjadi ketum. Airlangga juga punya hak penuh menata ulang komposisi AKD Golkar di DPR.

"Airlangga bisa melihat apa yang jadi keputusan dasar pada era kepemimpinan barunya. Itu kan hak prerogatif dia," ujarnya.

Dedi menyebut musyawarah nasional sebagai forum rekonsiliasi partai beringin. Forum itu jadi wadah menyatukan perbedaan melalui musyawarah mufakat. "Ya kita serahkan sepenuhnya pada para pemegang mandat, terutama ketua umum yang menyusun komposisi," ujar dia.

Bamsoet menyatakan mundur dari bursa pemilihan Ketum Golkar tepat jelang pembukaan Munas X Golkar. Airlangga tak memiliki pesaing kuat memperebutkan kursi ketua umum. Bamsoet awalnya maju karena loyalisnya kurang diakomodasi Airlangga di kepengurusan sebelumnya. Pendukung Bamsoet juga disebut tak kebagian jatah AKD.

Dipisah

Saat pidato pertanggungjawaban, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merekomendasikan pemisahan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Airlangga meminta Partai Golkar memperjuangkan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Partai Golkar perlu memperjuangkan perubahan Undang-Undang Pemilu, memisahkan kembali antara pemilu legislatif dan pemilu presiden," kata Airlangga.

Airlangga juga meminta sistem pemilihan legislatif dievaluasi. Ia meminta pileg menggunakan sistem proporsional tertutup. Saat ini, pileg menggunakan sistem proporsional terbuka.

Sistem proporsional terbuka lebih mengutamakan suara individu ketimbang suara partai. Sebaliknya di sistem proporsional tertutup partai berhak menentukan kader yang bakal duduk di parlemen. Calon legislatif terpilih ditentukan nomor urut yang ditetapkan partai.

Airlangga yakin sistem proporsional tertutup bisa mengembalikan kejayaan Partai Golkar. Sistem itu terakhir kali diterapkan di Pemilu 2004. Airlangga juga memperhatikan pemantapan ideologi Pancasila. Dalam rekomendasinya, Airlangga ingin basis partai diperkuat hingga ke pelosok daerah.

"Mencegah berkembangnya paham anti-Pancasila, seperti radikalisme dan sikap-sikap intoleran berkembang di masyarakat khususnya di kalangan anak muda sebagai pembela dan pengamal Pancasila. Saatnya Partai Golkar memperjuangkan lahirnya yang mengatur tentang pemantapan idelogi Pancasila."

Airlangga juga menyinggung masa kelam saat dipegang Setya Novanto. Novanto membuat reputasi partai anjlok. (Ant/P-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More