Kamis 05 Desember 2019, 00:44 WIB

Calon Tunggal, Airlangga Kembali Pimpin Golkar

Whisnu Mardiansyah | Politik dan Hukum
Calon Tunggal, Airlangga Kembali Pimpin Golkar

Antara
Airlangga Hartarto

 

RAPAT paripurna Musyawarah Nasional (Munas) X Partai Golkar secara resmi kembali menetapkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2024.

Airlangga menjadi satu-satunya calon berdasarkan hasil rekomendasi pandangan umum pemilik suara sah.

Penetapan jabatan ketua umum mendengarkan hasil pandangan umum dari 34 DPD,ormas dan organisasi sayap, serta dari Dewan Pembina, Pakar, dan Kehormatan. Seluruh pemilik hak suara menerima laporan pertanggungjawaban kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2014-2019.

Dari seluruh pandangan unum, yang bersisikan 558 pemegang hak suara, satu suara mendukung sebagai calon ketua umum. Agenda Munas pun dipersingkat selanjutnya dengan penetapan Calon Ketua Umum Golkar.

Dikarenakan hanya ada calon tunggal, pimpinan sidang Aziz Syamsuddin meminta kepada seluruh peserta Munas segera menetapka Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar Periode 2019-2024.

"Sepakatkah dalam forum Munas X ini untuk mempersingkat dan kami tetapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar periode 2019-2024, setuju?," tanya Aziz di ballroom hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu, (4/11) malam.

Sekretaris Sidang Muhammad Sarmudji lantas membacakan surat keputusan
 penetapan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

"Mengangkat dan mengesahkan saudara insinyur Airlangga Hartarto sebagai ketua umum DPP Partai Golkar masa bakti 2019-2024," ucap Sarmuji.

Airlangga pun selanjutnya ditetapkan sebagai formatur tunggal. Formatur akan diserahkan ke sidang komisi yang akan berlangsung Kamis 5 Desember 2019. Adapun, Airlangga memiliki waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk membuat formatur tersebut.

"Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2019," pungkasnya. (Medcom/OL-8)


 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More