Rabu 04 Desember 2019, 22:35 WIB

Peringkat PISA Melorot Dinilai akibat Kebijakan Pendidikan Keliru

Syarief Oebaidillah | Humaniora
Peringkat PISA Melorot Dinilai akibat Kebijakan Pendidikan Keliru

Ist
Praktisi pendidikan yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM), Muhammad Nur Rizal.

 

MELOROTNYA peringkat Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 Indonesia membuat sejumlah kalangan prihatin dengan kondisi dunia pendidikan Indonesia.

Salah satunya praktisi pendidikan yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM), Muhammad Nur Rizal, yang menilai penurunan ini cerminan dari orientasi kebijakan pendidikan dan metodologi pendidikan yang keliru.

"Orientasi kebijakan pendidikan kita masih berkutat pada standardisasi dan pemenuhan persyaratan administrasi," kata Muhammad Nur Rizal saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (4/12).

Seperti diberitakan, pemeringkatan PISA 2018 diliris Organization for Economic Co-operation and Developmen (OECD) pada Selasa (3/12) kemarin dengan hasil nilai indikator kemampuan membaca, matematika, dan ilmu pengetahuan atau sains siswa menurun. Sehingga posisi Indonesia berada di urutan ke-72 dari 77 negara.

Sebagai perbandingan skor PISA Indonesia untuk periode 2015 dan 2018 terdapat skor kemampuan membaca turun dari 397 poin ke 371 poin, adapun skor kemampuan matematika turun dari 386 poin ke 379 poin. Selanjutnya, skor kemampuan sains turun dari 403 poin ke 396 poin.

Pegiat pendidikan dan Pendiri Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) yang telah tersebar di 400 sekolah ini berpendapat penilaian PISA itu bukan untuk mengukur capaian belajar siswa atau guru seperti Ujian Nasional (UN). Namun untuk mengukur capaian kinerja kebijakan pemerintah untuk urusan pendidikan.


Baca juga: Perhumas Gelar Konvensi Nasional Usung Kearifan Lokal


"Jadi melorotnya PISA untuk Indonesia jangan kambing hitamkan atau disalahkan guru dan siswa, tetapi evaluasi kebijakan pendidikan kita selama ini," tegasnya.

Menurutnya, orientasi kebijakan pendidikan di Indonesia masih cenderung dengan penyeragaman administrasi sistem pendidikan. Semestinya, lanjut Nur Rizal, orientasi kebijakan pendidikan diarahkan untuk memerdekakan guru dalam mengajar. Kemudian membangun siswa sesuai dengan kodrat manusia yakni rasa ingin tahu dan bersikap kritis, imajinasi kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi.

Lebih dari itu, Rizal yang mengaku sedang menggelar workshop GSM bagi 100 Kepala Sekolah dan Pengawas di Kabupaten Tangerang, Banten, ini menekankan fokus guru saat ini seharusnya mengembangkan karakter serta mengembangkan potensi para siswa didik.

Di era revolusi industri 4.0 ini, paradigma para guru harus berubah secara radikal dan revolusioner. Karena menghadapi masa depan para siswa tidak cukup hanya dibekali pengetahuan. Hemat dia, guru harus mempunyai kemampuan 4 C yakni berpikir kritis (critical thinking), kreativitas (creativity), komunikasi (communication), dan kerja sama (collaboration).

Rizal mengungkapkan pada pidato memperingati Hari Guru Nasional, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meminta para guru untuk melakukan perubahan di kelas mereka.

"Apa pun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia pasti akan bergerak," kata Nadiem.

Untuk itu, Rizal berharap Mendikbud dapat mengambil momentum perubahan kebijakan pendidikan yang menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik masa kini dan masa datang. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More