Rabu 04 Desember 2019, 22:19 WIB

Survei: Publik Minta Setop Narasikan KKR untuk Kasus HAM

Survei: Publik Minta Setop Narasikan KKR untuk Kasus HAM

Antara
Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam memberikan paparan terkait survei penuntasan kasus HAM masa lalu di Jakarta, Rabu (4/12/2019).

 

RISET yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menggandeng Litbang Kompas menunjukkan 99,5% masyarakat ingin pelanggaran HAM berat masa lalu diselesaikan melalui pengadilan, bukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Berdasarkan riset yang dilakukan pada 23 September-4 Oktober 2019, sebanyak 62,1% responden memilih pengadilan nasional untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, 37,4% ingin pengadilan internasional, dan sisanya 0,5% lain lain.

"Hentikan menarasikan KKR. Angka 99,5% memilih diselesaikan melalui pengadilan. Lebih besar di pengadilan nasional," ujar Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (4/12).

Ia mengatakan Komnas HAM berkeinginan penyelesaian kasus HAM berat di pengadilan nasional, tetapi apabila komunitas internasional memandang perlu dilakukan di pengadilan internasional, lembaga itu akan menghormati lantaran secara hukum memungkinkan.

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM di pengadilan, menurut dia, juga memungkinkan membuka cerita kebenaran peristiwa yang terjadi puluhan tahun lalu itu.

Sementara soal KKR, menurut Anam, saat pelaku mendapat maaf, korban maupun keluarganya belum tentu mendapatkan hak, seperti kompensasi dan pengembalian nama baik.

Kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang diriset adalah lima kasus yang dinilai paling menarik perhatian publik dari total sebanyak 12 kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Kasus-kasus tersebut adalah peristiwa 1965, penembakan misterius 1982-1985, peristiwa Trisakti-Semanggi 1998, penculikan aktivis 1997-1998, dan kerusuhan Mei 1998. (X-15)

Baca juga: Riset: Gen Z dan Milenial Tolak Kubur Kasus HAM Masa Lampau

Baca juga: Jaksa Agung Dituntut Berani Tuntaskan kasus Pelanggaran HAM Berat

Baca juga: Komnas HAM : 9 orang Terluka Tembak pada kerusuhan 21-22 Mei

Baca juga: Stafsus Tegaskan Presiden Prioritaskan RUU KKR

Baca juga: Revisi UU Pemilu dan RUU Perlindungan Ulama Jadi Prioritas

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More