Rabu 04 Desember 2019, 21:33 WIB

Stafsus Tegaskan Presiden Prioritaskan RUU KKR

Kautsar Bobi | Politik dan Hukum
Stafsus Tegaskan Presiden Prioritaskan RUU KKR

Antara
Staf Khusus Presiden Dini Shanti Purwono

 

PRESIDEN Joko Widodo memastikan Rancangan Undang-Undang tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR) akan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020. Hal itu sebagai realisasi janji Jokowi saat berkampanye.

"Dalam usulan pemerintah sudah ada RUU KKR merupakan masuk dalam salah satu prioritas untuk Prolegnas 2020," ujar Staf Khusus Presiden Dini Shanti Purwono di Kementerian Politik, Hukum, dan Kemanan (Kemenko Polhukam), Jakarta Pusat, Rabu (4/12).

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi menyebut RUU KKR sudah masuk dalam Prolegnas.

"Yang pasti kelemahan-kelemahan yang ada di RUU KKR sebelumnya ya tidak dimasukkan lagi," kata dia.

Untuk diketahui, Komisi Kebenaran dan Rekonsilasi (KKR) telah dibentuk dan diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2004. Hanya, dalam perjalanannya UU KKR dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2006 lantaran dinilai tak sejalan dengan UUD 1945 yang menjunjung tinggi prinsip hukum humaniter dan hukum HAM.

Pada 2006, Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. (Medcom.id/X-15)

Baca juga: Dewan Kerukunan Nasional Gantikan Peran KKR

Baca juga: NasDem Dukung Bentuk Komisi Kebenaran

Baca juga: Baleg DPR Kurangi Target Prolegnas

Baca juga: Revisi UU Pemilu dan RUU Perlindungan Ulama Jadi Prioritas

Baca Juga

Antara/Indrianto Eko suwarso

Kasus Joko Tjandra, Polri akan Panggil Lurah Grogol Selatan

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 12 Agustus 2020, 23:49 WIB
Dalam hal ini, Asep membantu pengurusan dalam menerbitkan KTP-el Joko Tjandra saat masih berstatus...
Antara

Kepala BNPT Kunjungi Peternak Ayam Mantan Napi Teroris di Poso

👤Antara 🕔Rabu 12 Agustus 2020, 23:01 WIB
Lima mantan narapidana kasus terorisme (napiter) yang kini menjadi peternak ayam di Desa Poso Pesisir, Kelurahan Tabalu, Kabupaten Poso,...
Antara

Jerinx Salah, Tapi Penahanannya Dinilai Represif

👤Insi Nantika 🕔Rabu 12 Agustus 2020, 21:30 WIB
Akrobat Jerinx terkait pandemi korona tidak boleh dikasih ruang. Tapi, menjeratnya dengan pasal karet di UU UTE dinilai tidak...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya