Rabu 04 Desember 2019, 20:07 WIB

PP 80/2019 Dinilai Sejalan dengan Omnibus Law Perpajakan

M. Ilham ramadhan Avisena | Ekonomi
PP 80/2019 Dinilai Sejalan dengan Omnibus Law Perpajakan

Antara/Atika Fauziyyah
Direktur Penyuluhan dan Pelayanan Pajak Direktorat Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama

 

PRESIDEN Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang diterbitkan untuk melaksanakan undang-undang 7/2014 pasal 6 tentang perdagangan.

Selain mengatur ihwal perdagangan dan transaksi dari dan ke luar negeri, PP 80/2019 tersebut juga dapat dijadikan alas hukum bagi pemerintah untuk menarik pajak perusahaan luar negeri yang mendapatkan keuntungan di dalam negeri.

Hal itu ditegaskan Direktur Penyuluhan dan Pelayanan Pajak Direktorat Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (4/12).

Di pasal 7 misalnya, disebutkan PMSE asal luar negeri wajib menunjuk perwakilan yang berkedudukan di wilayah hukum Indonesia untuk mewakili PMSE yang dimaksud.

Hestu menyebutkan, apa yang ada di pasal 7 PP 80/2019 tersebut sesuai dengan peraturan yang dimasukkan ke dalam Omnibus Law Perpajakan yang tengah difinalisasi.

Baca juga : KPK Gandeng Ditjen Pajak Perkuat Kolaborasi Penindakan

PP itu, lanjutnya, akan seirama dengan ketentuan yang dimasukkan ke dalam RUU Omnibus Law Perpajakan. Pasalnya, kedua produk hukum itu menghendaki pemerintah menerima pajak dari subjek pajak luar negeri (SPLN) yang mendapatkan keuntungan di Indonesia melalui perwakilannya.

"Pelaku usaha luar negeri yang melakukan aktivitas e commerce dengan kriteria tertentu ke konsumen di Indonesia dianggap memenuhi kehadiran fisik dan melakukan kegiatan usaha tetap di Indonesia, itu akan sinkron dengan pengaturan kita di Omnibus Law perpajakan yang sedang kita finalisasi," terangnya.

Dalam PP 80/2019 itu, lanjut Hestu, pelaku usaha PMSE juga akan diawasi oleh pemerintah serta diwajibkan untuk memiliki izin usaha.

Pelaku usaha PMSE juga akan dikenai sanksi administrasi hingga pemblokiran izin usaha apabila melanggar ketentuan yang berlaku. Hal itu sesuai dengan apa yang tertuang di pasal 80 mengenai sanksi administratif.

Hestu menambahkan, selama ini kerap kali pemerintah kesulitan untuk menerima pajak dari PMSE luar negeri di sektor jasa. Semisal layanan film yang berbasis internet, selama ini pemerintah hanya menunggu konsumen dalam negeri yang membayar pajak dari film itu.

Hal itu, diakui oleh Hestu tidak akan berjalan efektif. Dengan adanya PP 80/2019, maka pelaku usaha PMSE yang akan memungut dan menyetorkan pajaknya ke pemerintah.

"Ini yang terkait pasal 7 ya, yang dari luar negeri. Kalau dari dalam negeri ada aturannya tersendiri. Dan sudah sesuai ketentuan umum yang sekarang. Nah yang kita mau atur yang dari luar negeri. Selama ini ketentuan kita belum cukup untuk meng-enforce pajak atas penjualan mereka di Indonesia," jelasnya.

Baca juga : https://mediaindonesia.com/read/detail/272142-omnibus-law-jadikan-wpmandiri

Sementara untuk produk berupa barang tetap akan dikenai pajak, namun hal itu, lanjut Hestu, sudah dapat tertangani oleh Bea dan Cukai.

Lebih lanjut, Hestu mengungkapkan, besaran pajak yang akan diterima dari pelaku usaha PMSE sebesar 10%. Sesuai dengan aturan yang dimasukkan ke dalam Omnibus Law Perpajakan.

"Kalau di RUU omnibus law yang kita mau tulis bahwa subyek pajak dari luat negeri tadi diwajibkan untuk memungut PPN ketika menjual ke konsumen di Indonesia. PPN kita kan 10% jadi mereka memungut sebesar itu," pungkasnya.

Aturan yang ada di PP 80/2019 akan berlaku efektif sejak diundangkan. Sementara menyoal dengan pemungutan pajak, aturan baru yang ada mulai berlaku setelah disetujui oleh DPR.

"Kalau aturan pajaknya kita menunggu RUU Omnibus Law ini dibahas di DPR. Penyampaiannya kita targetkan di Desember ini. Tapi nanti pembahasannya di tahun depan dan efektifnya akan bergantung pembahasan di DPR. Karena PP (80/2019) ini kan terkait pengaturan perdagangan e commerce, nanti ada penjelasan dari Kemendag," pungkas Hestu. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More