Rabu 04 Desember 2019, 23:20 WIB

Tiongkok Ancam AS soal Dampak UU Uighur

Melalusa Susthira K | Internasional
Tiongkok Ancam AS soal Dampak UU Uighur

AFP
Ketua DPR AS Nancy Pelosi

 

DPR Amerika Serikat (AS) meloloskan rancangan undang-undang (RUU) soal Uighur yang akan memberlakukan sanksi terhadap pejabat senior Tiongkok, kemarin. Disepakatinya RUU tersebut kian menambah ketegangan antara AS-Tiongkok yang menemui kebuntuan dalam negosiasi kesepakatan dagang tahap pertama.

RUU Uighur 2019 mengutuk pelanggaran berat HAM yang dilakukan Beijing terhadap lebih dari satu juta warga Uighur dan kelompok minoritas muslim lainnya, yang ditahan di kamp-kamp pendidikan ulang (reedukasi), di barat laut Xinjiang.

RUU tersebut mengutuk penahanan massal Uighur yang sewenang-wenang dan menyerukan penutupan kamp-kamp reedukasi yang menjadi tempat minoritas muslim tersebut ditahan dan disiksa, sebagaimana dilaporkan oleh lembaga HAM.

RUU tersebut itu juga secara khusus mendesak Presiden AS Donald Trump agar menjatuhkan sanksi terhadap pejabat Tiongkok yang berada di balik kebijakan Uighur, termasuk pemimpin Partai Komunis di Xinjiang, Chen Quanguo.

RUU Uighur 2019 akan meminta Kementerian Luar Negeri AS untuk menghasilkan laporan dalam waktu setahun ke depan menyangkut tindakan keras di Xinjiang. RUU itu juga akan mengharuskan Kementerian Perdagangan AS untuk melarang ekspor produk AS ke Xinjiang, yang digunakan dalam penahanan atau pengawasan minoritas muslim, termasuk teknologi pengenal wajah.

“Hari ini martabat manusia dan HAM komunitas Uighur berada di bawah ancaman tindakan barbar Beijing, yang memancing kemarahan dunia,” ujar Ketua DPR AS Nancy Pelosi, sebelum sesi pemungutan suara.

Pelosi menyebut Kongres AS mengambil langkah kritis untuk melawan pelanggaran HAM mengerikan yang dilakukan pemerintah Tiongkok terhadap warga Uighur. Ia juga mengecam otoritas Tiongkok karena mengatur tindakan keras yang mencakup pengawasan massa yang luas, kurungan isolasi, pemukulan, sterilisasi paksa, dan bentuk-bentuk penyiksaan lainnya.

RUU tersebut berhasil lolos setelah mengantongi dukungan sebesar 407 suara, berbanding 1 suara. Perolehan tersebut lebih tegas ketimbang RUU versi yang disepakati Senat AS pada September lalu. Kedua versi itu nantinya akan disatukan menjadi satu RUU sebelum dikirimkan kepada Presiden Donald Trump.

Satu-satunya anggota Kongres AS yang memberikan suara menentang RUU Hong Kong dan Uighur adalah Thomas Massie. Ia mengatakan alasan penolakannya karena menganggap masalah tersebut sebagai urusan dalam negeri Tiongkok.


Sikap Tiongkok

Menanggapi hal tersebut, pemerintah Tiongkok meminta AS agar mencegah RUU tersebut menjadi UU itu. Beijing juga memperingatkan bahwa akan meresponnya sesuai dengan perkembangan situasi.

“(RUU Uighur 2019) dengan sengaja merendahkan situasi HAM Tiongkok di Xinjiang, dengan sembrono menodai upaya Tiongkok untuk menghapuskan ekstremisme dan memerangi terorisme, serta dengan kejam menyerang kebijakan pemerintah Tiongkok dalam mengatur Xinjiang,” tutur juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying.

Hua tidak menjawab apakah aksi AS itu akan berdampak kepada perundingan dagang AS-Tiongkok. “Tapi tentu saja ini akan ada pengaruhnya pada kerja sama dalam sejumlah bidang penting,” tambahnya.

Tabloid milik pemerintah Tiong­kok, The Global Times mengatakan Beijing akan mengambil tindakan penanggulangan yang kuat, termasuk merilis daftar entitas AS yang dapat dibatasi dan dikenankan sanksi di Tiongkok, serta menjatuhkan sanksi kepada pejabat AS. (AFP/X-11)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More