Rabu 04 Desember 2019, 12:05 WIB

Tuntut Transparansi Anggaran, Warga DKI Dukung William

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Tuntut Transparansi Anggaran, Warga DKI Dukung William

MI/SASKIA ANINDYA PUTRI
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI William Aditya Sarana

 

MASYARAKAT yang tergabung Aliansi Masyarakat untuk Transparansi berorasi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12) siang.

Orasi dilakukan sebagai dukungan kepada anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana untuk terus mengungkap transparansi anggaran meski dihimpit intimidasi dalam bentuk pelaporan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI.

"Satu, aksi ini untuk dukung William, sikap terbuka mendukung William dalam menyelenggarakan keterbukaan. Itu kan wajib ya DPRD menyuarakan aspirasi rakyat soal keterbukaan," kata juru bicara aksi Azas Tigor Nainggolan ditemui dalam kesempatan tersebut.

Kedua, Tigor menyebut aksi tersebut juga dilakukan agar transparansi yang dibangun William serta teman-teman PSI bisa terus dijaga.

"Karena kalau bicara transparansi adalah pintu masuk melindungi hak-hak asasi warga Jakarta. Transparansi itu kan uang rakyat ya, kalau ngga ada akan dimanipulasi, akan dikorupsi. Transparansi adalah pintu masuk untuk melindungi hak-hak lainnya," tegasnya.

Baca juga: Masih ada Anggaran TGUPP di KUAPPAS 2020

Di samping itu, aksi itu juga dilakukan untuk mengingatkan anggota DPRD lainnya guna mengikuti jejak WIlliam agar menjaga transparansi dalam pembahasan RAPBD 2020.

Adanya anggota DPRD yang melakukan pelaporan terhadap William yang blak-blakan mengungkap postur RAPBD pun dinilai sebagai bukti ada yang tidak beres dalam penganggaran tersebut. Hal itu menunjukkan penganggaran DKI masih belum jauh dari korupsi.

"Kalau dia gerah berarti kan ada sesuatu yang salah," tandasnya.

Sebelumnya, William dilaporkan ke BK DPRD DKI Jakarta atas dugaan pelanggaran kode etik. Pelaporan bermula pada tindakan pemuda berusia 23 tahun itu mengunggah tangkapan layar situs Bappeda DKI berupa informasi pengajuan anggaran pengadaan lem Aibon senilai Rp82 miliar.

Pengungkapan yang dilakukan di akun media sosial Twiiter William itu pun menjadi kontroversi serta diikuti pembongkaran anggaran-anggaran tidak wajar lainnya seperti anggaran pengadaan drawing pen senilai Rp125 miliar. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More