Rabu 04 Desember 2019, 11:49 WIB

Penerapan Pajak Elektronik di Kota Bekasi Terancam Molor

Gana Buana | Megapolitan
Penerapan Pajak Elektronik di Kota Bekasi Terancam Molor

istimewa
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bekasi Nico Godjang.

 

PENERAPAN pajak elektronik atau e-tax di Kota Bekasi terancam molor. Sebab, peraturan daerah tentang perpajakan elektronik belum juga masuk dalam rencana program legislasi daerah (Prolegda) 2020.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bekasi Nico Godjang mengatakan, dari 10 program pembentukan perda (Propemperda) yang diajukan pada 2020 belum ada satupun perda yang fokus pada permasalahan pajak elektronik. Rencanannya tetap akan didorong pada 2020.

“Akan kami usulkan agar eksekutif mengusulkan perda tetang pajak elektronik,” ungkap Nico di Bekasi, Rabu (4/12).

Menurut Nico, dengan adanya penerapan pajak elektronik pencapaian pajak daerah bisa dimaksimalkan. Apalagi untuk potensi yang belum maksimal tergali seperti pajak parkir.

“Pencapaian pajak bisa 90% kalau sudah diterapkan pajak berbasis elektronik,,” kata dia

Politikus PDI Perjuangan tersebut mencontohkan bahwa Kota Surabaya sudah lebih dahulu menerapkan pajak online. Dengan penerapan ini Ia mengaku optimistis segala capaian target pendapatan daerah akan terealisasi.

“Jika usulan sudah ada, kita akan pelajari regulasi yang sudah diterapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, sebagai salah satu daerah yang sudah menerapkan pajak online,” lanjut dia.

Sebelumnya diketahui Pemerintah Kota Bekasi mendapat penawaran penerapan pajak online dari sebuah perusahaan produsen aplikasi online PT Katya Putra. Aplikasi bernama ‘onpajak’ tersebut dapat dengan mudah didowload melalui Playstore dan Appstore.

Keunggulannya, sistem tersebut mampu menempatkan kontrol terbesar di tangan konsumen seperti di restoran, hotel, ataupun tempat hiburan sebagai salah satu sasaran target pendapatan.

Terpisah, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi belum lama ini berkonsultasi dengan Tim Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wilayah Jawa Barat tentang realisasi penerapan pajak eletronik.

Pemerintah setempat diminta untuk membuat payung hukum terlebih dahulu sebelum memulai program tersebut.

“Dari pembahasan tersebut ada masukan bahwa pajak elektronik harus memiliki dasar hukum serta harus dilakukan pemetaan wajib pajak pungut daerah, dan juga menentukan titik-titik pajak agar tidak salah menaruh titik,” jelas Rahmat. (Gan/OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More