Rabu 04 Desember 2019, 11:18 WIB

Kemenpan RB Alih Tugaskan 141 Pejabat Struktural

Kautsar Bobi | Politik dan Hukum
Kemenpan RB Alih Tugaskan 141 Pejabat Struktural

ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko
Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan-RB RI Rini Widyantini (kerudung krem) melihat sarpras milik Polda DIY

 

DEPUTI Kelembagaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Rini Widyantini mengatakan pihaknya telah mengalihtugaskan 141 pejabat struktural ke fungsional. Pihaknya pun melakukan pemetaan terhadap jabatan eselon III dan IV yang akan dirampingkan.

"Jadi sesuai keberlanjutan arahan Presiden kita sudah memulai mengalihkan 52 pejabat administrator (eselon III) ke pejabat fungsional madya dan pejabat pengawas atau eselon IV ke fungsional ahli muda," ujar Rini Widyantini di KemenpanRB, Jakarta Selatan, Rabu (4/12).

Namun, ia tidak menampik jika tidak semua jabatan struktural dapat dialihtugaskan ke fungsional. Seperti jabatan-jabatan yang memiliki fungsi otoritas akan melekat terhadap pejabat terkait.

Pengalihan jabatan struktural dipastikan tidak bertujuan dalam pemangkasan pegawai. Semata-mata untuk mempercepat pelayanan masyarakat. Alur birokrasi yang singkat tidak hanya berdampak positif pada masyarakat, melainkan mempermudah proses perizinan dan investasi diberbagai daerah.

"Pelayanan yang cepat tentu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah," tuturnya.

Baca juga: DPR Tagih Penjelasan Rencana Pemangkasan Eselon ke Kemenpan RB

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo memastikan pejabat eselon III dan IV aparatur sipil negara (ASN) bakal dipangkas. Tjahjo akan memulai dari kementeriannya.

"Kalau kita mau meminta kementerian dan lembaga lain memangkas eselon, harus dimulai dari KemenPAN-RB sebagai contoh," kata Tjahjo di Kantor KemenPAN-RB, Jalan Jenderal Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Oktober lalu.

Rencana perampingan jabatan eselon dalam tubuh kementerian muncul dalam pidato Joko Widodo usai dilantik sebagai Presiden periode 2019-2024. Jokowi menjelaskan penyederhanaan birokrasi harus dilakukan besar-besaran.

Investasi penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Birokrasi panjang harus dipangkas. Hal itu dianggap penting agar memberikan stimulus positif terhadap perekonomian Indonesia di masa mendatang.

"Eselon harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV apa tidak kebanyakan? Saya minta disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Presiden Jokowi.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More