Rabu 04 Desember 2019, 12:00 WIB

Pemprov DKI Bantah Rumah DP Rp0 tidak Tepat Sasaran

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Pemprov DKI Bantah Rumah DP Rp0 tidak Tepat Sasaran

MI/BARY FATHAHILAH
Suasana rumah susun sederhana Klapa Village atau Rumah DP Rp 0 rupiah di Pondok Kelapa, Jakarta Timur

 

DINAS Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta membantah rumah DP Rp0 yang telah selesai dibangun di Klapa Village, Jakarta Timur tidak tepat sasaran.

Hingga saat ini, jumlah pendaftar yang sudah menempati unit rumah DP Rp0 memang baru 100 kepala keluarga. Namun, sedikitnya warga yang menghuni unit, menurut Kepala Dinas PRKP DKI Kelik Indriyanto, disebabkan banyak hal seperti tidak dipenuhinya syarat-syarat memperoleh rumah DP Rp0.

Pihaknya memang menetapkan syarat cukup ketat bagi pendaftar agar lolos verifikasi pendaftaran di antaranya berpenghasilan antara Rp4 juta sampai Rp7 juta, tidak sedang melakukan cicilan kendaraan roda empat, belum memiliki rumah, tidak memiliki tunggakan pajak, dan tidak boleh memiliki aset tanah maupun bangunan.

"Jadi memang tingkatnya masih rendah karena ada beberapa persyaratan di Bank DKI belum bisa lolos. (Namun) peminat banyak," ungkap Kelik di Jakarta, Selasa (3/12).

Baca juga: Dana Talangan Dipangkas, 1.200 Rumah DP 0 Masih Bisa Disediakan

Ia menegaskan, hingga saat ini, para pendaftar yang lolos hingga ke tahap akad jual beli rumah pun sudah tepat sasaran.

Verifikasi dilakukan untuk memastikan pendaftar yang lolos adalah orang yang betul-betul membutuhkan rumah namun tidak mampu mengkredit dengan bunga KPR serta dengan menyetor DP pada developer.

"Kalau dari kami, dari sisi KTP dicek kami kordinasi dengan Dinas Dukcapil dan cek yang di Bank DKI. Kami berdasarkan data hasil evasluasi kita. Jelaslah harus sesuai sasaran kita," ungkapnya.

Kelik pun menegaskan proses verifikasi pendaftar terus berjalan agar masyarakat yang memenuhi syarat bisa segera mendapat hunian rumah DP Rp0.

Di sisi lain, Kelik menegaskan rumah DP Rp0 memang hanya diperuntukkan bagi warga yang memiliki penghasilan cukup untuk membayar cicilan. Sementara bagi warga yang tidak mampu, pihaknya menyediakan unit rusun sederhana sewa (rusunawa).

"Kalau warga yang bawah sekali ada mekanisme lain yaitu rusun sewa. Kalau memang belum bisa cicil masa kita paksa nyicil," tegasnya.

Sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia di DPRD DKI menyebut sepinya pengisian rumah DP Rp0 disebabkan hunian tersebut tidak tepat sasaran.

Sebab, masyarakat dengan gaji yang masuk dalam Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak bisa memiliki unit tersebut. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More