Selasa 03 Desember 2019, 23:17 WIB

9 Anggota DPRD Muara Enim Diperiksa KPK Terkait Suap Proyek

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
9 Anggota DPRD Muara Enim Diperiksa KPK Terkait Suap Proyek

Antara/Aprilio Akbar
Juru bicara KPK Febri Diansyah

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi memeriksa sembilan mantan anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, terkait kasus dugaan suap terhadap Bupati Muara Enim Ahmad Yani.

Dalam kasus suap terkait proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu, KPK menelisik dugaan aliran duit di kalangan anggota DPRD.

"Penyidik mendalami keterangan para saksi terkait dugaan aliran dana pada pihak lain baik di eksekutif ataupun legislatif di Kabupaten Muara Enim," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (3/12).

Sembilan saksi itu merupakan Anggota DPRD Muara Enim periode 2014-2019. Ada nama Indra Gani, Hendly Hadi, Faizal Anwar, Muhardi, Ahmad Fauzi, Verra Erika, Agus Firmansyah, Subahan, dan Piardi.

Baca juga : Periksa Enam Saksi, KPK Dalami Kasus Mafia Migas

Kasus tersebut berawal daei operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Palembang dan Muara Enim, awal September lalu. Dalam kasus itu, KPK menetapkan tiga tersangka yakni Bupati Ahmad Yani, Kepala Bidang Pembangunan Jalan Dinas PUPR Muara Enim Elfin Muhtar, dan pihak swasta kontraktor bernama Robi Okta Fahlefi.

Ahmad Yani diduga menerima suap comittment fee senilai 35.000 dollar AS dari Robi untuk memuluskan 16 proyek pembangunan infrastruktur jalan.

Selain itu, KPK juga menduga Ahmad pernah menerima uang sebelumnya dengan total Rp13,4 miliar. Duit itu diduga terkait berbagai paket pekerjaan di lingkungan pemerintah kabupaten. (OL-7)

Baca Juga

DOK DPR RI

Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM Produksi Masker Non-Medis

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 04 April 2020, 13:12 WIB
Menurut Aria Bima dengan adanya wabah ini, usaha kecil sudah sangat kesulitan mendulang profit sehingga membutuhkan stimulus dari...
SETPRES/RUSMAN

RS Galang Bersiap Hadapi Serbuan TKI

👤Cah/P-2 🕔Sabtu 04 April 2020, 07:25 WIB
Rumah sakit tersebut akan mempersiapkan diri menghadapi kepulangan 20 ribu tenaga kerja Indonesia dari Malaysia dan mulai beroperasi...
 Medcom.id

Omnibus Law dan RKUHP tidak Mendesak

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Sabtu 04 April 2020, 07:15 WIB
Pelaksanaan fungsi legislasi DPR bisa dilakukan dengan memastikan penyusunan naskah akademik dan naskah draf...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya