Rabu 04 Desember 2019, 00:40 WIB

Masih ada Anggaran TGUPP di KUAPPAS 2020

Masih ada Anggaran TGUPP di KUAPPAS 2020

ANTARA
Anggota Komisi A DPRD DKI Gembong Warsono

 

ANGGARAN Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) masih ada di KUAPPAS 2020 dan lolos ke dalam Rancangan APBD 2020.

Padahal dalam rapat bersama Komisi A sebelumnya, pengajuan anggaran TGUPP yang dicantumkan dalam anggaran Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) DKI pernah minta dibatalkan.

“Di Banggar (Badan Anggaran) tidak dibahas, sehingga dampknya anggaran itu akhirnya tetap berjalan pengusulannya. Jadi, kami ikuti alur pembahasan,” jelas Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda DKI Jakarta Suharti saat dihubungi, Selasa (3/12).

Untuk diketahui, dalam menentukan anggaran tahun selanjutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus melalui beberapa tahap, yakni mengusulkan dokumen Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) ke DPRD DKI. Setelah diajukan, KUAPPAS dibahas bersama komisi sesuai dengan bidang-bidang SKPD yang dilanjutkan dengan rapat Banggar. KUAPPAS yang disepakati dan ditandatangani DPRD DKI dan Pemprov DKI lalu kembali diajukan sebagai Rancangan APBD untuk dibahas per komisi dan finalisasi di tingkat Banggar.

Dalam rapat pembahasan KUAPPAS 2020 Oktober lalu, anggota Komisi A DPRD DKI Gembong Warsono meminta anggaran TGUPP senilai Rp19 miliar dicoret. Gembong menegaskan pihaknya akan mendorong agar anggaran itu dimatikan dan dipindah ke anggaran operasional gubernur.

Ia heran anggaran tersebut tetap ada dan akan diajukan menjadi Rancangan APBD 2020. “Saya baru tahu dari media. Saya juga bingung, tapi kita pasti akan perjuangkan supaya itu dicoret,” kata Gembong saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (3/12).

Gembong menuturkan jika anggaran TGUPP tetap ingin ditempel di anggaran Bappeda, ia meneguhkan syarat yang harus dipenuhi yakni perekrutan anggota TGUPP harus bersifat lelang jabatan terbuka. (Put/J-2)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More