Selasa 03 Desember 2019, 23:40 WIB

DPR Desak Kemenlu Bebaskan 3 WNI yang Disandera Abu Sayyaf

DPR Desak Kemenlu Bebaskan 3 WNI yang Disandera Abu Sayyaf

ANTARA
Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar

 

PROSES pembebasan sandera tiga Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf masih terus berlangsung. Pemerintah membutuhkan waktu untuk menyelesaikan negosiasi dengen pihak penyandera.

“Pemerintah tentu pertama adalah mengutamakan dan memprioritaskan keselamatan dari WNI kita yang saat ini masih dalam sandera kelompok itu,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar di Jakarta, Selasa (3/12).

Mehendra menegaskan, pemerintah akan mengerahkan segala upaya agar WNI yang disandera bisa bebas dengan selamat. Meski begitu, ia enggan merinci seperti apa proses negosiasi yang tengah dilakukan oleh pemerintah saat ini. “Saya utamakan prosesnya berjalan lancar,” ujar Mahendra.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan, mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melakukan segala upaya untuk membebaskan tiga orang nelayan WNI yang diculik dan disandera kelompok Abu Sayyaf.

Ia prihatin atas peristiwa itu karena penculikan terus berulang. “Saya mendesak agar Kemenlu melakukan segala upaya untuk membebaskan mereka karena pelindungan terhadap WNI di luar negeri adalah ranah kerja Kemenlu,” kata Farhan, Selasa (3/12).

Farhan juga minta pemerintah daerah asal WNI yang disandera tersebut tinggal tidak berpangku tangan. “Pemda harus proaktif untuk mengadvokasi keluarga dari 3 WNI yang diculik agar mereka bisa tenang dan tidak bingung harus mencari informasi atau bantuan ke siapa,” ungkapnya.

Farhan meminta Kemenlu berkoordinasi dengan Malaysia dan Filipina baik kementerian luar negeri maupun angkatan perangnya. “Kemenlu agar berkoordinasi dengan otoritas Malaysia dan Filipina.
Dengan Malaysia karena penculikan terjadi di perairan Sabah, sementara dengan Filipina karena kelompok penculiknya berafiliasi dengan Abu Sayyaf di Filipina,” tuturnya.(Pro/RO/OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More