Selasa 03 Desember 2019, 19:05 WIB

BNPT-Pemerintah Ceko Bahas Kerja Sama Kembalinya Kombatan ISIS

Antara | Internasional
BNPT-Pemerintah Ceko Bahas Kerja Sama Kembalinya Kombatan ISIS

Ist
Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Ceko Jakub Kulhanek (kiri) bertukar cinderamata dengan Kepala BNPT Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius

 

PEMERINTAH Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pemerintah Ceko menggelar pembicaraan terkait kembalinya para kombatan teroris asing (Foreign Terrorist Fighters/FTF) Islamic State (ISIS) dan keluarga mereka dari Suriah.

Kembalinya mereka ke negara-negara masing-masing menjadi isu penting setiap negara, mengingat ancaman serius terorisme. Untuk itu, kerja sama antarnegara baik multilateral maupun bilateral menjadi sangat  penting, termasuk dengan Ceko, seperti dilansir Antara, Selasa (3/12).

Pembicaraan terkait kerja sama tersebut dilaksanakan Kepala BNPT  Suhardi Alius saat melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Ceko Jakub Kulhanek, di Praha, Jumat (29/11) lalu.

"Tentunya penting sekali bagi Indonesia untuk menjalin kerja sama dalam rangka berbagi informasi dengan Republik Ceko ini guna mencari solusi terkait penanganan FTF tersebut," kata Kepala BNPT dalam pertemuan tersebut.

Dalam pertemuan itu, Kepala BNPT didampingi Deputi II bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Budiono Sandi, dan Direktur Kerja Sama Bilateral, Kris Erlangga.

Pada kesempatan tersebut, Suhardi mengatakan bahwa Pemerintah  Indonesia sendiri sampai saat ini juga belum mengambil keputusan politik untuk menerima kembalinya FTF dari medan konflik walaupun Indonesia memiliki sekitar 500 FTF di Suriah termasuk wanita dan anak-anak.   


Baca juga: Konektivitas Udara Indonesia-Australia Dibahas di Darwin


"Tentu jumlah tersebut sebenarnya kalau dipersentasekan dapat dikatakan kecil jika dibandingkan dengan jumlah populasi penduduk Muslim Indonesia yang mencapai lebih dari 200 juta orang. Bahkan sangat kecil jika dibandingkan dengan FTF dari negara bekas Uni Soviet yang mencapai 10.000 dan FTF dari Xin Jiang, China, yang mencapai 5.000 orang," ujar mantan Sekretaris Utama Lemhannas RI tersebut.    

Namun demikian, Kepala BNPT mengatakan dengan tegas bahwa terorisme tidak dapat dikaitkan dengan agama, kebangsaan, atau peradaban apa pun. Ini dapat dibuktikan dengan adanya serangan teroris yang terjadi di Selandia Baru, Sri Lanka dan di Texas AS.   

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Ceko, Jakub Kulhanek yang dalam kesempatan tersebut didampingi antara lain oleh Direktur Dinas Intelijen Republik Ceko sangat senang bisa bertemu dengan Kepala BNPT.

Menurutnya, masalah terorisme ini telah menjadi masalah global yang  hanya bisa diatasi melalui kerja sama internasional. Walaupun letak geografi antara Ceko dan Indonesia sangat jauh, seluruh dunia mengakui bahwa teroris tidak mengenal batas negara.

"Seluruh komunitas internasional dituntut untuk bekerja sama dalam memerangi terorisme. Dan kami bersyukur bisa melakukan pertemuan dengan pemerintah Indonesia," kata Jakub.  

Dia mengatakan bahwa Republik Ceko sangat berharap dapat bekerja sama  lebih serius dengan pemerintah Indonesia. Bahkan, draf MoU yang disampaikan oleh BNPT telah dipelajari dan dikoreksi di beberapa pasalnya.

Pemerintah Ceko sedang menyusun bentuk penandatanganan kesepakatan kerja sama lebih luas yang tidak hanya mencakup terorisme, karena selama ini Indonesia dan Republik Ceko juga telah menjalin kerja sama antar-kepolisian terutama dalam bidang penanganan pencarian DPO dan orang hilang.  

"Karena kami (Ceko) merupakan anggota Uni Eropa dan masuk dalam koalisi NATO yang mengandalkan Badan Intelijen dan Kepolisian dalam menangani terorisme serta melindungi warga Ceko dari ancaman ekstremisme kekerasan," kata Jakub.

Republik Ceko tidak memiliki lembaga penanggulangan terorisme yang  terpusat seperti BNPT. Terorisme di Republik Ceko ditangani oleh Badan Intelijen Domestik dan Luar Negeri, serta Kepolisian Nasional yang bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. (OL-1)

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More