Selasa 03 Desember 2019, 10:04 WIB

Pemerintahan AS Diam-diam Loloskan Bantuan Militer untuk Libanon

Haufan Hasyim Salengke | Internasional
Pemerintahan AS Diam-diam Loloskan Bantuan Militer untuk Libanon

AFP/ANWAR AMRO
Seorang demonstran anti-Amerika mengibarkan bendera dengan pengawasan aparat keamanan di Awkar, timur laut Beirut, Libanon.

 

PEMERINTAH Donald Trump diam-diam merilis lebih dari US$100 juta bantuan militer untuk Libanon setelah berbulan-bulan keterlambatan yang tidak dapat dijelaskan.

Hal itu menurut dua staf kongres dan seorang pejabat administrasi yang berbicara dengan syarat anonim karena mereka tidak berwenang untuk berbicara secara terbuka tentang masalah tersebut.

Dana Pendanaan Militer Asing US$105 juta untuk Angkatan Bersenjata Libanon dirilis pekan lalu. Anggota parlemen diberitahu tentang langkah itu, Senin (2/12).

Dana itu tertahan di kantor Manajemen dan Anggaran sejak September lalu meskipun sudah memenangi persetujuan kongres dan dukungan luar biasa dari Pentagon, Departemen Luar Negeri, dan Dewan Keamanan Nasional.

Gedung Putih belum memberikan penjelasan apa pun atas penundaan tersebut meskipun ada permintaan berulang dari Kongres dan media.

Pembekuan samar-samar pada bantuan militer disebutkan dalam kesaksian saksi pemakzulan bulan lalu. David Hale, salah satu pejabat penting di Departemen Luar Negeri AS, yang menjabat sebagai duta besar AS untuk Libanon dari 2013 hingga 2015, dalam kesaksian para penyelidik pemakzulan Dewan mengisyaratkan penangguhan bantuan itu.

Hale mengatakan itu sekitar waktu ia pertama kali mulai mendengar ada masalah dengan sekitar US$400 juta dalam bantuan militer untuk Ukraina, yang dibekukan oleh pemerintahan Trump selama musim panas dan dirilis pada 11 September.

"Saya mengetahui dari seorang anggota staf saya, saya percaya, dan paket bantuan ke Libanon juga ditunda dengan cara yang sama," kata Hale. (Ahram Online/Hym/OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More