Selasa 03 Desember 2019, 11:20 WIB

DIY Ubah Penamaan Pemerintahan

Agus Utantoro | Nusantara
DIY Ubah Penamaan Pemerintahan

MI/Agus Utantoro
Paniradya Pati Benny Suharsono.

 

PEMERINTAH Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan mengubah nomenklatur kecamatan dan desa di seluruh kabupaten/kota di provinsi itu. Perubahan akan mulai dilakukan pada 2020 berdasarkan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 13/2012 tentang Keistimewaan DIY.

Dalam perubahan itu, kata Paniradya Pati (pemimpin institusi yang mengurusi keistimewaan) DIY Benny Suharsono, istilah kecamatan akan diganti menjadi kapanewon atau kemantren. "Kapanewon menggantikan kecamatan yang ada di wilayah kabupaten, sedangkan di kota nama kecamatan diganti dengan kemantren," katanya, kemarin.

Ia mengungkapkan, perubahan nomenklatur sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Kalurahan. Dengan penamaan sesuai nomenklatur yang baru itu, lanjutnya, nama-nama jabatan pun mengalami perubahan.

Ia menyebutkan, pemimpin di kepanewon disebut panewu, sedangkan pemimpin kemantren disebut mantri pamong praja. Sekretaris kecamatan disebut panewu anom dan mantri anom.

Demikian halnya jabatan di kecamatan (kemantren atau kapanewon) juga berubah. Seksi pemerintahan berubah menjadi jawatan praja, seksi ketenteraman menjadi jawatan keamanan, seksi perekonomian menjadi jawatan kemakmuran, seksi kesejahteraan masyarakat menjadi jawatan sosial, dan seksi pelayanan umum menjadi jawatan umum.

"Nama-nama itu sudah ada pada era pemerintahan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman, sebelum Republik (Indonesia) ini berdiri," ujar Benny.

Di tingkat desa, sebutan desa diganti dengan kalurahan yang di-pimpin oleh lurah. Di perkotaan maupun kabupaten, sebutannya sama," lanjutnya.

Ia juga mengatakan, jabatan sekretaris desa (sekdes) berubah jadi menjadi carik, urusan keuangan menjadi danarta, tata usaha (TU) menjadi tata laksana, urusan perencanaan menjadi pangripta, seksi pemerintahan menjadi jagabaya, seksi kesejahteraan akan disebut ulu-ulu, dan seksi pelayanan menjadi kamituwa.

Perubahan nama tersebut akan diikuti dengan berbagai perubahan identitas penanda, di antaranya pelang nama dan urusan administrasi lainnya.

Menurut Benny, pilot project perubahan nomenklatur akan dimulai dari Kabupaten Kulonprogo karena paling siap terkait dengan peraturan daerah. Perubahan akan diaplikasikan akhir tahun ini. Setelah itu, dilanjutkan di Kabupaten Gunungkidul, Bantul, dan Kota Yogyakarta. Sementara itu, peruba-han di Kabupaten Sleman masih menunggu persetujuan DPRD baru. (AU/AT/N-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More